Jakarta, Nusantara Info: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan sejumlah langkah evaluasi menyusul masih maraknya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu langkah yang diambil adalah menurunkan kapasitas produksi porsi MBG di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami telah menginstruksikan untuk menurunkan jumlah penerima manfaat di setiap dapur SPPG dari semula 3–4 ribu menjadi 2–2,5 ribu,” ujar Dadan dalam program Setahun Prabowo-Gibran di CNN Indonesia, Senin (20/10/2025).
Selain penyesuaian kapasitas produksi, BGN juga menerapkan rapid test terhadap bahan baku dan hasil makanan, serta akan menyediakan alat sterilisasi untuk ompreng atau food tray.
“Banyak kejadian itu dari air. Jadi kami sekarang menginstruksikan ke seluruh SPPG agar menggunakan air untuk masak yang sudah bersertifikat,” imbuh Dadan.
46 Persen Kasus Keracunan Terkait MBG
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa 46 persen kasus keracunan pangan di Indonesia berasal dari kegiatan MBG, sementara 54 persen sisanya disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait program tersebut.
“Kasus keracunan pangan di Indonesia tidak hanya dari MBG. Sekarang itu 46 persen disumbang oleh MBG, tapi yang 54 persennya tidak diberitakan,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan kasus keracunan siswa di Cipatat, Bandung Barat, yang terjadi pada Jumat (17/10) lalu. Menurut Dadan, peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh makanan dari program MBG.
“Kami tidak menampik ada kasus MBG, tapi jumlahnya bukan mayoritas. Target kami tentu nol persen, namun harus disadari bahwa kontribusi MBG meningkat karena program ini semakin masif,” katanya.
Sorotan dan Usulan Perbaikan dari Daerah
Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti sistem dapur SPPG yang dianggap terlalu berat karena harus memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.
Menurut Sultan, beban produksi sebesar itu dapat meningkatkan risiko keracunan makanan jika tidak diimbangi dengan kapasitas dapur yang memadai.
“Kalau biasanya masak 50 porsi, lalu disuruh bikin 3.000 dengan dapur tradisional, ya tidak mungkin. Sistem seperti ini harus dievaluasi,” ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (17/10/2025).
Sultan mengusulkan agar SPPG dibagi menjadi beberapa unit kecil, dengan setiap unit hanya menangani sekitar 50 porsi agar pengawasan dan kualitas makanan lebih terjaga.
Pemerintah Akui Program Masih Perlu Perbaikan
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, penerima manfaat program MBG mencapai 36,2 juta orang, dengan total 1,3 hingga 1,4 miliar porsi makanan telah disalurkan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 penerima manfaat tercatat mengalami keracunan makanan.
“1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makan 8 ribu kurang lebih,” ujar Prabowo dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Sabtu (18/10/2025).
Prabowo mengakui program MBG yang mulai berjalan sejak awal 2025 itu belum sempurna, namun menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo yang dilaksanakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini bertujuan memperkuat gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dengan dukungan ribuan dapur SPPG di seluruh Indonesia. (*)
