Jalin Kolaborasi dengan Pemrov Jabar, BSKDN Tekankan Birokrasi BerAKHLAK

Bagikan

 Jalin Kolaborasi dengan Pemrov Jabar, BSKDN Tekankan Birokrasi BerAKHLAK
Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto

Bandung (5/8/2022): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Bandung, Kamis (4/8/2022).

Dalam arahannya, Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto menekankan, pentingnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkolaborasi menerapkan birokrasi BerAKHLAK di daerah masing-masing.

Lebih lanjut Eko menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo birokrasi yang BerAKHLAK, berarti birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut harus menjadi pegangan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja.

“Menuju birokrasi BerAKHLAK memang bukan hal mudah, artinya harus tumbuh dalam diri kita semua (ASN), kita harus menyadari sebagai birokrasi itu melayani masyarakat bukan dilayani, sebagai pamong bukan pangreh,” tambah Eko.

Eko mengatakan, kolaborasi juga merupakan bagian dari nilai BerAKHLAK. Nilai tersebut dibentuk dengan harapan setiap pihak dapat berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan inovasi di daerah masing-masing.

“Tanpa sinergisitas atau kolaborasi antar pusat dan daerah tidak mungkin ini (inovasi) dapat terwujud dan menghasilkan dampak yang baik,” ungkapnya

Eko juga mengimbau kepada setiap peserta yang hadir dalam rakor tersebut untuk meningkatkan prestasi kerja dan menimalisir masalah. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk kerja cepat, tepat, dan cermat.

“Kerja cepat, tepat, dan cermat tak akan terwujud tanpa bekerja sama, untuk itu dalam kesempatan ini pemerintah pusat mengharapkan ada masukan-masukan dari daerah yang nantinya akan kita sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya

Sementara itu, Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin menyambut baik pembinaan yang dilakukan oleh BSKDN Kemendagri tersebut. Dalam sambutannya ia mengatakan, pentingnya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan birokrasi BerAKHLAK. Hal ini penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat nasional hingga daerah.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Pamulang – Cinere Raya

“Kerja sama atau kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini akan membantu perkembangan kemajuan nasional, kolaborasi yang terjalin dapat menunjang pemerataan pembangunan. Jika pembangunan daerah maju, kami yakin pembangunan nasional juga akan ikut maju,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sebagai narasumber yaitu Sekretaris Badan Litbang Kemendagri dan para Kepala Pusat Litbang Kemendagri. Sementara peserta rakor tersebut berasal dari jajaran perangkat kerja Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota se-Jawa Barat. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait