Jakarta (8/6/2023): Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan pembangunan yang ada di desa melalui program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Program P3PD merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan Bank Dunia, di mana dalam hal ini Bank Dunia memberikan pinjaman untuk meningkatkan pemerintahan dan pembangunan desa.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, bahwa dalam melaksanan program P3PD ini melibatkan lima kementerian, yaitu Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, sertaKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Jadi, dalam hal ini Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri, selaku Executing Agency sekaligus Coordinator Project Management Unit (CPMU) dan Central Project Implementing Unit (CPIU) komponen satu. Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi Sekretariat Jenderal selaku Project Management Unit (PMU) dan beberapa unit kerja eselon I dan eselon II ditetapkan sebagai Central Project Implementing Units (CPIUs) komponen dua,” katanya.
Sedangkan lainnya, yakni Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu selaku CPIUs komponen tiga. Kemudian, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PP/Bappenas selaku CPIUs komponen empat serta Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK selaku CPIUs komponen empat.
Lebih lanjut Eko menjelaskan, dalam pelaksanaan P3PD, Kemendagri memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan yang ada di desa.
Sebagai satuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusannya sendiri, desa masih dihadapkan berbagai persoalan, seperti masih rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraannya yang masih dilakukan secara konvensional.
“Untuk itu, kami akan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan pelatihan untuk kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti karang taruna, kita tingkatkan kapasitasnya dengan memberikan pelatihan sistem manajemen pemerintahan desa,” terangnya.
Dengan adanya program P3PD ini, diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di desa.
Sebagai informasi, program P3PD seharusnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024 dengan cakupan luas sebanyak 300 kabupaten/kota. Namun karena Covid-19, P3PD baru dioptimalkan tahun ini. (*)
