Shadow

Aktivitas Pemerintahan

BSKDN Minta Sulawesi Selatan Jadi Barometer Kemajuan Inovasi di Indonesia Timur

BSKDN Minta Sulawesi Selatan Jadi Barometer Kemajuan Inovasi di Indonesia Timur

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Makassar (2/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi barometer kemajuan inovasi di Indonesia bagian timur. Hal itu dapat dilakukan dengan konsisten mencatat dan melaporkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui Kemendagri berdasarkan bukti yang kuat. Upaya tersebut juga dapat meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulsel. Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel pada Rabu (1/2/2023). Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, berdasarkan variabel ukur IID Provinsi Sulsel telah mengalami peningkatan p...
Antisipasi El Nino, Ditjen Bina Adwil Serahkan Bantuan Pemerintah ke 28 Daerah

Antisipasi El Nino, Ditjen Bina Adwil Serahkan Bantuan Pemerintah ke 28 Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (1/2/2023): Berdasarkan prediksi BMKG, tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, dan kemungkinan terjadi El Nino setelah tiga kali La Nina di sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022. Dampaknya diperkirakan terjadi peningkatan bencana kebakaran maupun dalam skala luas seperti Karhutla pada tahun 2019. Dengan fenomena ini maka semua daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran dan Karhutla. Terlebih pada Tahun 2023 Indonesia, akan bertindak sebagai Ketua ASEAN yang memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan berbagai pertemuan internasional yang bersamaan dengan puncak musim kemarau. Sejalan dengan antisipasi kondisi ke depan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) menyerahkan bantuan Pemerintah ke sejumlah da...
Kepala BSKDN Kemendagri Minta Provinsi Kalsel Tingkatkan Partisipasi Penginputan Data dalam IPKD

Kepala BSKDN Kemendagri Minta Provinsi Kalsel Tingkatkan Partisipasi Penginputan Data dalam IPKD

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (1/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berpesan agar Pemprov Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam penginputan data IPKD. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Balitbangda Provinsi Kalsel di Ruang Video Conference BSKDN, pada Selasa (31/1/2023). Lebih lanjut, Yusharto mengungkapkan kewenangan pengukuran dilakukan secara berjenjang, yakni Kemendagri mengukur Pemprov, dan Pemprov mengukur Kabupaten/Kota. Dirinya menambahkan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapa...
Tingkatkan Kompetensi Analis Kebijakan, BSKDN Jalin Kerja Sama dengan UI dan Korea Selatan

Tingkatkan Kompetensi Analis Kebijakan, BSKDN Jalin Kerja Sama dengan UI dan Korea Selatan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Ragam
Jakarta (1/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Korea Selatan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Sehubungan dengan kerja sama tersebut, BSKDN menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Makara UI Academy dan Korea Selatan di Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, (31/1/2023). Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan keberadaan JFAK di Indonesia semakin meningkat jumlahnya seiring penyetaraan penjabat eselon III dan eselon IV menjadi fungsional. Banyaknya jumlah JFAK tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi yang lebih profesional. Yusharto melanjutkan, u...
Kunker ke Sulsel, Mendagri Imbau Kepala Daerah Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kunker ke Sulsel, Mendagri Imbau Kepala Daerah Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Makassar (29/1/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala daerah perlu mengubah paradigma yang dapat menemukan berbagai peluang untuk meningkatkan jumlah PAD. Hal itu disampaikan Mendagri dalam forum Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023). Forum tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bupati/wali kota se-Provinsi Sulsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pejabat terkait lainnya. “Upayakan PAD-nya lebih dominan dibanding transfer pusat, semua memang harus berpikir (dan) bek...
Mendagri Beberkan Strategi Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Beberkan Strategi Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (28/1/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Strategi tersebut yakni sinergi berbagai elemen dan strategi hulu-hilir. Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Gedung A.A. Maramis Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (26/1/2023). Mendagri menjelaskan, strategi sinergi berbagai elemen tersebut meliputi peran kepala daerah dan DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, Kejaksaan, Camat, Kepala Desa/Lurah, Satlinmas, Pol PP, serta RT/RW. Selain itu, sinergi tersebut juga melibatkan tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kes...
Cegah Pelanggaran di Daerah, Mendagri Tekankan APIP Perkuat Pengawasan

Cegah Pelanggaran di Daerah, Mendagri Tekankan APIP Perkuat Pengawasan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (26/1/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat pengawasan untuk mencegah adanya pelanggaran. Mendagri menegaskan, apabila kinerja APIP optimal, kemungkinan terjadinya masalah yang berujung pada proses pidana juga akan menjadi kecil. “Kalau APIP-nya kuat di pencegahan, pendampingan, pengawasan, dan menyelesaikan segera ketika ada masalah, ada yang ganti kerugian, maka kecil kemungkinan akan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Dan kalau sudah ke APH pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup,” ujar Mendagri dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektorat Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023). Sejalan dengan itu, Mendagri m...
Kemendagri Berkomitmen Dukung Partisipasi Pemilih Cerdas Demi Wujudkan Pemilu Berkualitas

Kemendagri Berkomitmen Dukung Partisipasi Pemilih Cerdas Demi Wujudkan Pemilu Berkualitas

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (26/1/2023): Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus berkomitmen mendukung partisipasi pemilih cerdas guna mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) berkualitas. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Bahtiar saat membuka Webinar bertema “Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024”, Rabu (25/1/2023). “Komitmen itu salah satunya dilakukan dengan menggelar webinar rutin secara mingguan. Ikhtiar ini diharapkan dapat mendukung penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan ekosistem Pemilu yang sehat,” ujar Dirjen Polpum Bahtiar. Dia melanjutkan, dengan jumlah penduduk di Indonesia saat ini yang demikian besar, dibutuh...
Perkuat Peran Pengawasan Inspektorat, Kemendagri Gelar Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia

Perkuat Peran Pengawasan Inspektorat, Kemendagri Gelar Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (26/1/2023): Inspektorat Jenderal (Itjen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023). Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) belum lama ini. “Rakor ini digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pengawasan oleh jajaran inspektorat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan paralel dengan Itjen Kemendagri,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mendagri, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Kapolri yang diwakili ...
Pemkab Manokwari Serahkan Tanah untuk Pengembangan Bandara Rendani

Pemkab Manokwari Serahkan Tanah untuk Pengembangan Bandara Rendani

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Transportasi, Udara
Jakarta (25/1/2023): Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu (25/1/2023), di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta. Serah terima BMD tersebut berupa tanah yang terletak di Bandara Rendani seluas 55.200 m2 yang selanjutnya akan dikembangkan untuk menunjang operasional Bandara Rendani. Mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sekretaris Direktur Jenderal Nafhan Syahroni, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. “Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan bandara. Untuk itu Kami berterima kasih khususnya kepada Bupati Manokwari yang telah hadir dan aktif bersinergi dengan Kementeria...