Pemerintah Pusat

Lantik Pj. Gubernur Sumsel dan Kaltim, Mendagri: Teruskan Program Prioritas dan Strategis Nasional

Lantik Pj. Gubernur Sumsel dan Kaltim, Mendagri: Teruskan Program Prioritas dan Strategis Nasional

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (2/10/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dan Pj. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik untuk melanjutkan berbagai program prioritas dan strategis nasional. Beberapa di antaranya seperti penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi. “Tugas utama yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintahan tetap berjalan, running, jangan sampai terjadi kekosongan. Tapi selain itu saya minta juga mereka melakukan hal-hal yang prioritas, baik nasional maupun daerah,” ujar Mendagri kepada awak media usai Pelantikan Pj. Gubernur Sumsel dan Pj. Gubernur Kaltim yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pj. Ketua TP PKK Provinsi di Ge...
Mendagri Resmi Lantik Pj. Gubernur Sumsel dan Kaltim

Mendagri Resmi Lantik Pj. Gubernur Sumsel dan Kaltim

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (2/10/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Prosesi itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/10/2023). Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, dilantiknya dua Pj. Gubernur tersebut sebagai konsekuensi atas hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Regulasi ini memuat aturan bahwa berakhirnya masa jabatan kepala daerah provinsi sebelum Pilkada Serentak 2024 akan diisi oleh Pj. gubernur. Mendagri menyebutkan, penu...
Sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Mendagri Harap Polri Aktif Petakan Potensi Konflik

Sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Mendagri Harap Polri Aktif Petakan Potensi Konflik

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (1/10/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap jajaran Polri aktif memetakan potensi konflik untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, peran aparat keamanan merupakan salah satu kunci menjaga situasi tetap aman dan stabil termasuk saat Pemilu dan Pilkada 2024. “Dari kepolisian saya harapkan betul, tidak hanya bekerja responsif, tetapi bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat,” ujar Mendagri saat menyampaikan paparannya pada Rapat Koordinasi Persiapan Operasi "Mantap Brata 2023-2024" dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, di The Tri Brata Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Kegiatan itu dihadiri jajaran kepolisian di tingkat pusat maupun daerah. Lebi...
Perkuat BUMD, Kemendagri Gelar BUMD Awards dan Rakor BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023

Perkuat BUMD, Kemendagri Gelar BUMD Awards dan Rakor BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (30/9/2023): Guna memperkuat dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menciptakan iklim kompetitif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) menyelenggarakan kegiatan Penganugerahaan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Kegiatan dilaksanakan secara langsung dan diikuti secara virtual serta dapat disaksikan melalui channel YouTube dan media sosial Ditjen Bina Keuda dan Kemendagri. Rakor dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepala Biro dan Kepala Bagian Perekonomian, Direksi BUMD seluruh Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Agus Fatoni dalam sambutann...
Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Perkuat Kapasitas Manajemen dalam Pengelolaan BUMD

Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Perkuat Kapasitas Manajemen dalam Pengelolaan BUMD

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (30/9223): Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya memperkuat kapasitas manajemen dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya ini diperlukan agar BUMD semakin optimal dalam menghasilkan profit bagi daerah. Dirinya menilai, sebagai organisasi yang dikelola pemerintah daerah (Pemda), BUMD perlu terus dikembangkan agar melahirkan manfaat bagi rakyat. Berdasarkan data yang dikantonginya, Suhajar menyebutkan saat ini laba yang telah dihasilkan BUMD seluruh Indonesia berjumlah hampir Rp30 triliun. Meski begitu, pihaknya tak memungkiri masih ada sejumlah BUMD yang masih belum maksimal lantaran belum optimalnya tata kelola perusahaan. Di samping itu, BUMD juga mengalami tantangan lainnya seperti kurangnya m...
Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan BUMD, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Rakor dan BUMD Awards 2023

Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan BUMD, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Rakor dan BUMD Awards 2023

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (30/9/2023): Guna meningkatkan kinerja dan tata kelola yang kompetitif antar-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar BUMD Awards 2023 dan Rapat Koordinasi Seluruh Indonesia. Acara bertajuk "Peran BUMD dalam Peningkatan Pelayanan Publik, Penanganan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi” ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, tujuan utama BUMD Awards adalah memberikan penilaian terhadap kinerja BUMD seluruh Indonesia. "BUMD seluruh Indonesia saat ini ada 1.056. Oleh karena itu agar bisa memetakan, bisa mengetahui kinerja dari BUMD, dan juga dalam rangka pembinaan dila...
Kemendagri Siapkan 4 Sasaran Strategis dan 8 Parameter Guna Mendukung Pengelolaan BMD yang Andal

Kemendagri Siapkan 4 Sasaran Strategis dan 8 Parameter Guna Mendukung Pengelolaan BMD yang Andal

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Bandung (28/9/2023): Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyebutkan, untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola barang milik daerah (BMD) berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan alat ukur yang tepat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pembahasan Rancangan Pengaturan terkait Indeks Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah di Hotel Aryaduta Bandung, Senin (25/9/2023). “Saat ini Kemendagri sedang menyiapkan Rancangan Pengaturan terkait Indeks Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melibatkan sepuluh pemerintah daerah sebagai piloting yang dipilih oleh KPK,” jelas Fatoni. Indikator Kinerja Pengelolaan BMD ini sebagai pedoman bagi Pemda dalam mengelola BM...
Kepala BSKDN: Partisipasi Pemda Dalam Pelaporan Inovasi Semakin Meningkat

Kepala BSKDN: Partisipasi Pemda Dalam Pelaporan Inovasi Semakin Meningkat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (27/9/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, partisipasi pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaporan inovasi pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) semakin meningkat. Daerah terinovatif akan ditetapkan sebagai pemenang dalam Innovative Goverenment Award (IGA) Award Tahun 2023. Berdasarkan data pelaporan IID tahun 2023, total inovasi yang terinput sebanyak 28.539. Inovasi tersebut dilaporkan oleh 527 Pemda. "Jumlah tersebut merupakan partisipasi tertinggi dalam penyelenggaraan IGA yang telah berlangsung sejak tahun 2017," terangnya saat acara penilaian presentasi kepala daerah dalam rangka penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 yang berlangsung secara daring ...
Sekjen Kemendagri Minta Daerah Fokus Tingkatkan Inovasi yang Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Sekjen Kemendagri Minta Daerah Fokus Tingkatkan Inovasi yang Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (27/9/2023): Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta daerah fokus meningkatkan inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pesan itu disampaikannya saat memberi arahan sekaligus membuka tahapan penilaian presentasi kepala daerah dalam rangka penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 yang berlangsung secara daring dan luring dari Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Senin (25/9/2023). Lebih lanjut, Suhajar mengatakan, dengan inovasi masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih mudah dan cepat seperti layanan pendidikan, perizinan, dan layanan kesehatan. Lahirnya inovasi yang memudahkan masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan 32 urusan pemerintahan ko...
Terima Kunker DPRD Kabupaten Lumajang, BSKDN Kemendagri: Tidak Boleh ada Kekosongan Kepemimpinan di Daerah

Terima Kunker DPRD Kabupaten Lumajang, BSKDN Kemendagri: Tidak Boleh ada Kekosongan Kepemimpinan di Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (27/9/2023):Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A, B, dan C Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur di Aula BSKDN, Senin (25/9/2023). Kunjungan tersebut dalam rangka mengonsultasikan permasalahan terkait kebijakan pengisian penjabat (Pj) kepala daerah serta wewenangnya. Terkait kebijakan pengisian Pj kepala daerah, Sekretaris BSKDN Kurniasih mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di daerah termasuk saat menjelang pilkada. Untuk itu, penempatan Pj kepala daerah sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan. "Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah, ...