Shadow

Pemerintah Pusat

Mendagri Minta Kepala Daerah di Wilayah Papua Jaga Harga Barang dan Jasa untuk Kendalikan Inflasi

Mendagri Minta Kepala Daerah di Wilayah Papua Jaga Harga Barang dan Jasa untuk Kendalikan Inflasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
Sorong (6/2/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di wilayah Papua mengendalikan laju inflasi. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023). Mendagri mengatakan, dirinya sering memberikan arahan kepada kepala daerah pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap minggunya. Arahan tersebut salah satunya mengenai pentingnya menekan kenaikan harga barang dan jasa, serta menjadikannya sebagai isu penting untuk diperhatikan. Terlebih di tengah ketidakpastian global akibat pandemi yang dampaknya masih terasa, adanya perang Ukraina-Rusia, serta faktor lainnya...
Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Bandar Lampung (4/3/2023): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka menguatkan komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan diikuti pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, berlangsung di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Kamis (2/2/2023). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, dapat pula diikuti melalui media sosial dan youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri. Hadir sebagai narasumber ahli antara lain Kepala Perwakilan Bapan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Tenaga Ahli Sitem Informasi Peme...
Kelola Potensi Daerah, Mendagri Minta Pemda di Tanah Papua Perkuat Pembangunan SDM

Kelola Potensi Daerah, Mendagri Minta Pemda di Tanah Papua Perkuat Pembangunan SDM

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
Sorong (4/2/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keberadaan SDM yang berkualitas diyakini dapat mengelola berbagai sumber daya dengan baik, termasuk yang dimiliki daerah di wilayah Papua. Upaya ini juga dapat mendukung tumbuhnya sektor swasta di daerah masing-masing. Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023). Lebih lanjut Mendagri mengatakan, kepala daerah berperan penting dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, kepala daerah perlu mengelola anggaran tersebut salah satunya untuk m...
Resmikan STC 2023, Menko Marves Luhut: Jadi Rangkaian Sail Indonesia yang ke-13

Resmikan STC 2023, Menko Marves Luhut: Jadi Rangkaian Sail Indonesia yang ke-13

Destinasi, Pemerintah Pusat, Wisata
Jakarta (3/2/2023): Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan penyelenggaraan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 pada Jumat (3/2/2023) di Gedung Sarinah, Jakarta. Sail Teluk Cenderawasih 2023 akan diselenggarakan pada bulan November di empat kabupaten yang berada di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Sarmi. Tahun ini, tema yang diusung adalah “Memperkuat Kedaulatan Maritim Indonesia di Pasifik”. “Sail Teluk Cenderawasih akan menjadi rangkaian Sail Indonesia yang ke-13. Kita patut berbangga bahwa setelah penyelenggaraan Sail Raja Ampat pada 2014 dan PON XX pada 2021 lalu, tanah Papua sekali lagi berkesempatan untuk menampilkan keelokan dan kekayaannya,” ujar Menko Marves Luhut dalam...
Kunjungi Banten, BSKDN Minta Tingkatkan Inovasi dan Peringkat IGA

Kunjungi Banten, BSKDN Minta Tingkatkan Inovasi dan Peringkat IGA

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
Banten (3/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meningkatkan inovasi dan peringkatnya dalam gelaran Innovative Government Award (IGA). Adapun IGA merupakan ajang penghargaan bagi daerah terinovatif yang digelar setiap tahunnya oleh Kemendagri melalui BSKDN. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri Kurniasih saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Peningkatan Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) yang Tinggi. Gelaran tersebut berlangsung di Le Dian Hotel and Resort Banten pada Kamis (2/2/2023). Dalam sambutannya Kurniasih menerangkan, Provinsi Banten telah dikenal sebagai salah satu provinsi terinovati...
Tingkatkan Ekosistem Inovasi, BSKDN Berharap Bantaeng Jadi Binar dari Selatan Untuk Indonesia

Tingkatkan Ekosistem Inovasi, BSKDN Berharap Bantaeng Jadi Binar dari Selatan Untuk Indonesia

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
Bantaeng (3/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Binar dari Selatan untuk Indonesia. Upaya itu dapat ditempuh dengan meningkatkan ekosistem inovasi di daerahnya. Pesan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan audiensi dengan Bupati Bantaeng dan jajarannya di Kantor Bupati Bantaeng pada Kamis (2/2/2023). Dalam sambutannya Yusharto mengungkapkan, Kemendagri melalui BSKDN memiliki ajang penghargaan bagi daerah terinovatif yang diselenggarakan setiap tahunnya. Gelaran tersebut dikenal dengan Innovative Government Award (IGA). Saat menilai inovasi daerah, Dia mengatakan salah satu hal yang sangat diperhatikan Kemendagri adalah ekosistem inova...
BSKDN Minta Sulawesi Selatan Jadi Barometer Kemajuan Inovasi di Indonesia Timur

BSKDN Minta Sulawesi Selatan Jadi Barometer Kemajuan Inovasi di Indonesia Timur

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Makassar (2/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi barometer kemajuan inovasi di Indonesia bagian timur. Hal itu dapat dilakukan dengan konsisten mencatat dan melaporkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui Kemendagri berdasarkan bukti yang kuat. Upaya tersebut juga dapat meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulsel. Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel pada Rabu (1/2/2023). Lebih lanjut Yusharto menjelaskan, berdasarkan variabel ukur IID Provinsi Sulsel telah mengalami peningkatan p...
Antisipasi El Nino, Ditjen Bina Adwil Serahkan Bantuan Pemerintah ke 28 Daerah

Antisipasi El Nino, Ditjen Bina Adwil Serahkan Bantuan Pemerintah ke 28 Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (1/2/2023): Berdasarkan prediksi BMKG, tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, dan kemungkinan terjadi El Nino setelah tiga kali La Nina di sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022. Dampaknya diperkirakan terjadi peningkatan bencana kebakaran maupun dalam skala luas seperti Karhutla pada tahun 2019. Dengan fenomena ini maka semua daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran dan Karhutla. Terlebih pada Tahun 2023 Indonesia, akan bertindak sebagai Ketua ASEAN yang memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan berbagai pertemuan internasional yang bersamaan dengan puncak musim kemarau. Sejalan dengan antisipasi kondisi ke depan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) menyerahkan bantuan Pemerintah ke sejumlah da...
Kepala BSKDN Kemendagri Minta Provinsi Kalsel Tingkatkan Partisipasi Penginputan Data dalam IPKD

Kepala BSKDN Kemendagri Minta Provinsi Kalsel Tingkatkan Partisipasi Penginputan Data dalam IPKD

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (1/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berpesan agar Pemprov Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam penginputan data IPKD. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Balitbangda Provinsi Kalsel di Ruang Video Conference BSKDN, pada Selasa (31/1/2023). Lebih lanjut, Yusharto mengungkapkan kewenangan pengukuran dilakukan secara berjenjang, yakni Kemendagri mengukur Pemprov, dan Pemprov mengukur Kabupaten/Kota. Dirinya menambahkan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapa...
Tingkatkan Kompetensi Analis Kebijakan, BSKDN Jalin Kerja Sama dengan UI dan Korea Selatan

Tingkatkan Kompetensi Analis Kebijakan, BSKDN Jalin Kerja Sama dengan UI dan Korea Selatan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat, Ragam
Jakarta (1/2/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Korea Selatan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Sehubungan dengan kerja sama tersebut, BSKDN menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Makara UI Academy dan Korea Selatan di Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, (31/1/2023). Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan keberadaan JFAK di Indonesia semakin meningkat jumlahnya seiring penyetaraan penjabat eselon III dan eselon IV menjadi fungsional. Banyaknya jumlah JFAK tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi yang lebih profesional. Yusharto melanjutkan, u...