Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan di balik pemecatan 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dilakukan baru-baru ini. Ia menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari gerakan bersih-bersih di tubuh DJP demi menjaga integritas lembaga yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025), Purbaya menegaskan dukungannya terhadap tindakan tegas yang diambil oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
“Mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo) nemuin orang-orang yang menerima uang, yang tidak bisa diampuni lagi, ya dipecat. Ya biar saja, kita lakukan pembersihan di situ. Pesannya jelas, sekarang bukan saatnya main-main lagi!” tegas Purbaya.
Langkah Tegas Dirjen Pajak Bimo Wijayanto
Sejak dilantik pada akhir Mei 2025, Bimo Wijayanto dikenal sebagai figur yang tegas terhadap pegawai yang terlibat pelanggaran etik maupun korupsi.
Dalam sebuah acara di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (3/10/2025), Bimo mengumumkan bahwa 26 pegawai DJP telah resmi dipecat. Ia bahkan mengungkap, 13 pegawai lain kini sedang menunggu keputusan pemecatan.
“Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat! Handphone saya terbuka untuk whistleblower, dan saya jamin keamanannya,” tegas Bimo.
Menurutnya, langkah itu dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pajak. Tanpa kepercayaan, katanya, kepatuhan pajak secara sukarela akan sulit tumbuh, yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas penerimaan negara.
Selain mengomentari pemecatan pegawai, Menkeu Purbaya juga menyinggung kemajuan pembaruan sistem administrasi perpajakan nasional (Coretax).
Sistem digital canggih ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data perpajakan.
“Coretax mungkin satu bulan selesai. Orang bilang tidak mungkin, tapi saya kirim ahli. Ahlinya bukan dari luar negeri, tapi dari dalam Kemenkeu sendiri. Orangnya jago, dia bilang bisa selesai bulan ini,” ujar Purbaya optimistis.
Ia menargetkan sistem tersebut selesai pada pertengahan hingga akhir Oktober 2025. Bahkan, jika ada sedikit keterlambatan, ia memastikan proyek tersebut sudah clear dalam waktu dekat.
Pemecatan 26 pegawai pajak dinilai menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa reformasi birokrasi di sektor perpajakan tidak akan berhenti di tengah jalan. Langkah bersih-bersih ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur pajak untuk menjaga integritas dan profesionalisme, seiring dengan modernisasi sistem administrasi yang tengah digarap.
Bimo dan Purbaya sepakat: membangun kepercayaan publik lebih sulit daripada memungut pajak itu sendiri. Karena itu, setiap pelanggaran sekecil apa pun tidak akan ditoleransi. (*)
