700 Ribu Warga Jabar Belum Punya e-KTP, Kabupaten Bogor Jadi Penyumbang Terbanyak

Bagikan

700 Ribu Warga Jabar Belum Punya e-KTP, Kabupaten Bogor Jadi Penyumbang Terbanyak
E-KTP. (Foto: Istimewa)

Bandung, Nusantara Info: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat (Jabar), Berli Hamdani Gelung Sakti mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 700 ribu warga Jabar yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) hingga semester pertama tahun 2025.

“Dari sekitar 37,8 juta penduduk yang wajib memiliki KTP, saat ini sekitar 700 ribu belum mendapatkan KTP dengan keterangan tidak diketahui,” ujar Berli seusai kegiatan Adminduk Prima di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/10/2025).

Berli menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah tertinggi warga yang belum memiliki e-KTP, diikuti oleh Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Menurutnya, faktor geografis dan luas wilayah menjadi kendala utama dalam pemerataan layanan administrasi kependudukan di wilayah selatan Jawa Barat.

“Paling banyak di Kabupaten Bogor, karena penduduknya juga terbanyak. Geografisnya sulit, kemudian Sukabumi dan Cianjur. Jadi Jawa Barat bagian selatan masih jadi tantangan,” jelas Berli.

Disdukcapil Dorong Program Jemput Bola

Untuk mengatasi ketimpangan layanan tersebut, Pemprov Jawa Barat mendorong percepatan perekaman e-KTP melalui strategi jemput bola. Salah satu program yang tengah dijalankan adalah “Abdi Nagri Nganjang Ka Warga”, yaitu layanan keliling yang mendatangi langsung masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Pelayanan jemput bola perlu dimaksimalkan. Bisa dengan tambahan anggaran agar petugas bisa lebih sering turun ke lapangan,” ungkap Berli.

Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam memperkuat layanan Disdukcapil, baik dari segi pendanaan maupun mobilitas petugas. Ia berharap koordinasi antarpemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal demi mempercepat pemenuhan hak administrasi warga.

“Pelayanan ini bukan hanya soal teknis, tapi juga komitmen bersama agar seluruh warga memiliki identitas kependudukan yang sah,” pungkasnya. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait