Jakarta (14/12/2022): Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigirasi, Kementerian Hukum dan HAM, melakukan transformasi digital dengan meningkatkan pelayanan digitalisasi melalui implementasi sistem identifikasi biometrik berbasis face reconigtion atau pengenalan wajah pada One Platform Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi sebagai metode verifikasi utama sehingga setiap orang akan dilakukan verifikasi penerusan wajah dengan database asing, database Indonesia, database Cekal dan database Interpol.
“Jadi, database ini akan terhubung dengan data Interpol dan Cekal. Dalam penerapan layanan digitalisasi ini kami terus berupaya meningkatkan performa kinerja layanan digital tersebut dengan verifikasi utama dari 15 detik menuju lima detik dan sekarang ditargetkan jadi satu detik,” ujar Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Agato P.P Simamora di sela-sela kegiatan Pameran Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan 55, Rabu (7/12/2022).
Lebih lanjut Agato mengatakan, oleh karena itu, pihaknya kini menempatkan seluruh layanan digitalisasi tersebut ke Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo. “Ya, itu secara prototype. Sedangkan yang content type akan diterapkan pada saat kita launching. Tapi ini masih prototype yang akan digabungkan dalam SIMKIM Terintegrasi dan akan ditempatkan di semua bandara dan Kantor Imigrasi,” katanya.
Pada One Platform-SIMKIM Terintegrasi Agato menambahkan, bahwa terdapat lima aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, yaitu Face Recognition-Biometric Matching System, Modul Lalu-Lintas Orang Asing (MOLINA), Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), Imigration Alert Surveilance System (IASS), dan Advance Passenger Information (API) Passenger Namer Record (PNR).
“Direktorat Jenderal Imigrasi sedang melakukan transformasi digital, tidak hanya perubahan aplikasi tetapi juga metode kerja. Jadi, nanti lima aplikasi tersebut akan digabungkan menjadi satu dalam One Platform Terintegrasi. Ini yang diinginakan oleh Presiden RI, harus terjadi inovasi baru dan merubah metode kerja baru,” pungkasnya. (*)
