Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua, terus berupaya meningkatkan konektivitas daerah melalui transportasi laut maupun multimoda yang terintegrasi untuk memudahkan akses dan mobilisasi orang maupun barang sehingga dapat menekan disparitas harga yang terjadi di daerah tersebut, serta dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut.
Untuk itu, Bupati Supiori Heronimus Mansoben dan Wakil Bupati Hasanudin Nunsi, bersama Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido Willem Thobias Fofid, Kepala Dinas Perhubungan Supiori Albert Rahallus, serta jajaran melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Transportasi & Multimoda, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta, pada Rabu (9/7/2026).
Audiensi Bupati dan Wakil Bupati Supiori bersama rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Muhammad Masyhud dan Dirjen Transportasi & Multimoda Risal Wasal.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Supiori menyampaikan usulan deviasi bagi angkutan kapal penumpang Public Servive Obligation (PSO) 2025 untuk melayani masyarakat Supiori dari dan ke kawasan Indonesia Timur dan Barat melalui Pelabuhan Korido, mengingat akses menuju Supiori jika diakses dengan transportasi udara harus ditempuh melalui Biak dengan harga tiket pesawat yang terbilang cukup mahal, kemudian dari Biak menuju Supiori melalui jalur darat dengan menempuh waktu kurang lebih empat jam.
“Dalam kesempatan ini, kami ingin meminta dukungan dari Dijten Perhubungan Laut untuk meningkatkan layanan transportasi laut di Pelabuhan Korido, Kabupaten Supiori, melalui deviasi angkutan kapal penumpang, yang sering kami sebut kapal putih atau layanan Public Service Obligation (PSO),” ujarnya.
Selain itu, dalam audiensi tersebut juga dilakukan penetapan jaringan layanan trayek angkutan kapal penumpang PSO pada Pelabuhan Korido tahun 2026 guna mendukung pergerakan orang, distribusi logistik, dan industri pariwisata di wilayah Utara Papua tersebut dengan wilayah lain di Indonesia seperti di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Jawa.
Lebih lanjut Bupati Heronimus menjelaskan, bahwa kehadiran kapal putih atau kapal penumpang PSO ini merupakan kerinduan masyarakat Supiori terhadap transportasi yang merakyat dan dapat menjangkau wilayah lainnya di Indonesia.
“Tentu kami sangat bangga dan bahagia, jika kunjungan kami ke Kemenhub ini dapat membuahkan hasil dengan terwujudnya kehadiran kapal putih melayani masyarakat Supiori melalui Pelabuhan Korido,” ungkapnya.
Rencana masuknya kapal putih atau kapal penumpang PSO ke Supiori disambut antusias masyarakat, dan kapal ini akan melintasi tiga kota besar di luar Papua, yaitu Ambon, Makassar, dan Surabaya. Dengan demikian, maka akses masyarakat Supiori menuju daerah lainnya di Indonesia semakin mudah.
Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, Pemkab Supiori juga menyoroti akses menuju Pulau Mapia, yang merupakan salah satu wilayah administratif Kabupaten Supiori yang berada di wilayah terluar Indonesia, dan berbatasan dengan Filipina.
Namun demikian, Pulau Mapia ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan perikanan. Sayangnya, akses menuju pulau tersebut sangat sulit dan butuh 23 jam dari Supiori menuju Pulau Mapia dengan ketinggian ombak yang mencapai hingga empat meter. Karena Pulau Mapia berada di Samudera Pasifik dan sudah masuk dalam kategori laut lepas.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Heronimus juga meminta agar layanan kapal putih atau kapal penumpang PSO pun bisa menjangkau masyarakat Supiori di Pulau Mapia dan bisa diintegrasikan dengan multimoda.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori bisa cepat, karena sebagai kabupaten baru masih banyak yang kurang, salah satunya dalam infrastruktur dan transportasi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Supiori,” terangnya.
Wakil Bupati Supiori, Hasanudin Nunsi menambahkan, bahwa dengan hadirnya transportasi laut yang terintegrasi dan multimoda juga dapat mengoptimalkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dengan adanya transportasi yang terintegrasi dan multimoda, tentunya juga dapat mengoptimalkan program MBG di wilayah 3T,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati Supiori Heronimus Mansoben bersama jajaran dalam audiensi tersebut, mendapatkan respon positif dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Integrasi & Multimoda.
Dengan adanya pertemuan tersebut, Pemkab Supiori berharap apa yang telah disampaikan dapat ditindak lanjut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Karena kehadiran transportasi adalah bagian penting dari infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (*)
