Jayapura, Nusantara Info: Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni menegaskan bahwa perencanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua harus diwarnai pembaruan dan inovasi nyata. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2025, yang digelar di Kantor Gubernur, Jayapura, Selasa (22/7/2025).
Menurut Fatoni, program kegiatan di sektor kelautan dan perikanan selama ini belum sepenuhnya mencerminkan urgensi dan potensi besar yang dimiliki Papua. Ia meminta agar perencanaan ke depan lebih fokus, berbasis data, dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
“Kalau kita tidak bisa menganggarkan kegiatan yang betul-betul bermanfaat, maka anggarannya akan percuma,” tegas Fatoni dalam arahannya.
Fatoni secara kritis menyoroti kebiasaan birokrasi yang terlalu bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan menggali potensi sumber pendanaan lain yang lebih kreatif dan berkelanjutan.
“Kalau ada sumber selain DAK dan DBH, itu harus bisa dioptimalkan. Tapi yang paling penting, data yang digunakan untuk mengajukan anggaran harus tepat dan akurat. Karena transfer dana pusat sangat bergantung pada kualitas data yang kita berikan,” katanya.
Kritik Fatoni menyoroti pentingnya literasi anggaran di kalangan aparatur daerah dan perlunya transformasi cara kerja yang tidak stagnan dan hanya bergantung pada skema lama.
Kelola Potensi Alam Papua Secara Maksimal
Papua dikenal dengan kekayaan alam laut, sungai, dan perairan darat yang luar biasa. Fatoni mengingatkan bahwa potensi itu belum dimaksimalkan secara optimal untuk pengembangan perikanan, budidaya, dan usaha mikro berbasis lokal.
“Alam kita ini sangat subur, sangat potensial. Di mana saja bisa dibuat kolam, baik itu kolam air mengalir maupun tenang. Kalau ada laut, ada sungai, ini bisa dimanfaatkan. Di sinilah dibutuhkan inovasi,” ungkapnya.
Inovasi dan BUMD Jadi Kunci Kemandirian
Lebih lanjut, Fatoni mendorong lahirnya inovasi berkelanjutan di setiap level organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengingatkan bahwa inovasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga strategi pendanaan, kemitraan, hingga pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor perikanan dan pangan. Fatoni menyebut BUMD sebagai kendaraan legal yang sah untuk memanfaatkan potensi daerah sekaligus menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri.
“Maka jangan bekerja biasa saja, lakukan inovasi terus menerus. Ini bukan sekadar soal dana transfer pusat, tapi bagaimana potensi lokal bisa dikelola dan menjadi sumber pendapatan asli kita sendiri,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan anggaran dan waktu, Fatoni juga menyarankan model studi banding virtual ke daerah-daerah yang sudah sukses mengembangkan sektor kelautan. Tujuannya untuk menambah wawasan dan memperluas perspektif perencanaan pembangunan tanpa membebani anggaran. (*)
