Jakarta, Nusantara Info: Ratusan orang, termasuk puluhan warga negara Indonesia (WNI), dilaporkan melarikan diri dari salah satu sarang penipuan terbesar di Myanmar dan menyeberang ke Thailand setelah dilakukan penggerebekan militer terhadap kompleks ilegal di wilayah perbatasan.
Menurut laporan AFP pada Kamis (23/10/2025), lebih dari 600 orang menyeberang ke Thailand usai penggerebekan terhadap kompleks penipuan besar yang beroperasi di Myanmar. Kompleks semacam itu telah menjamur di wilayah perbatasan sejak kudeta militer 2021, ketika kontrol pemerintah pusat mulai melemah.
Dari lokasi-lokasi tersebut, para pelaku menjalankan berbagai modus penipuan digital, mulai dari rayuan cinta palsu, investasi fiktif, hingga percakapan berbasis algoritma untuk menipu korban dari berbagai negara.
Sebelumnya, pada Februari lalu, militer Myanmar juga melakukan operasi serupa yang berhasil memulangkan sekitar 7.000 pekerja, mayoritas berasal dari Tiongkok. Namun, setelah itu para pelaku penipuan dilaporkan menggunakan jaringan internet satelit Starlink milik Elon Musk untuk menghindari blokade internet lintas batas yang diterapkan Thailand.
677 Orang Lari dari KK Park
Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Wakil Gubernur Provinsi Tak, Thailand, wilayah yang berbatasan langsung dengan Myanmar mengungkapkan bahwa sebanyak 677 orang melarikan diri dari pusat penipuan KK Park di Myanmar dan menyeberang ke Thailand melalui Sungai Moei pada Kamis pagi waktu setempat.
“Polisi imigrasi dan satuan tugas militer telah bekerja sama memberikan bantuan sesuai prosedur kemanusiaan… dan mereka akan menjalani proses penyaringan,” ujar Sawanit, dikutip dari AFP.
Pemerintah Thailand akan melakukan penyaringan terhadap para pengungsi untuk menentukan apakah mereka termasuk korban perdagangan manusia. Jika tidak, mereka bisa dijerat sanksi karena melanggar batas wilayah. Sebagian pekerja di kompleks penipuan disebut dipaksa bekerja, sementara lainnya datang secara sukarela untuk memperoleh keuntungan dari industri ilegal bernilai miliaran dolar.
Dalam pernyataan resmi, Kantor Pemerintahan Provinsi Tak menyebut bahwa kelompok yang melarikan diri tersebut terdiri dari beragam kewarganegaraan, baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah memperkirakan akan ada lebih banyak orang yang menyeberang dalam beberapa hari mendatang.
Puluhan WNI Ikut Kabur
Menurut laporan Kedutaan Besar Indonesia di Yangon, sekitar 20 WNI termasuk di antara mereka yang berhasil menyeberang ke Thailand melalui Sungai Moei pada Rabu (22/10/2025) malam waktu setempat.
Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia kini tengah berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk memverifikasi identitas dan memberikan perlindungan konsuler kepada para WNI tersebut.
Para ahli memperingatkan bahwa industri penipuan lintas negara kini telah berkembang pesat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, dengan melibatkan ribuan pelaku dan korban dari berbagai negara.
Laporan PBB menyebutkan bahwa total kerugian korban akibat kejahatan ini mencapai hingga 37 miliar dolar AS pada tahun 2023.
Skandal Politik di Thailand
Di tengah meningkatnya sorotan terhadap kejahatan lintas negara, Wakil Menteri Keuangan Thailand, Vorapak Tanyawong, mengundurkan diri pada Rabu (22/10/2025) setelah muncul tuduhan keterlibatannya dalam jaringan penipuan siber yang berbasis di Kamboja.
Pekan lalu, Kamboja mendeportasi 64 warga Korea Selatan yang diduga terlibat jaringan penipuan, sementara polisi Korea Selatan telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap sebagian besar dari mereka.
Pada Kamis (23/10/2025), otoritas Kamboja kembali menangkap 57 warga Korea Selatan dan 29 warga Tiongkok dalam operasi besar di ibu kota Phnom Penh.
Pihak oposisi menuding bahwa Vorapak dan istrinya merupakan bagian dari jaringan politik yang melakukan pencucian uang untuk mendukung operasi penipuan lintas negara. Namun, Vorapak membantah semua tuduhan itu.
“Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak bersalah dan akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang memutarbalikkan fakta dan menyebarkan informasi palsu,” tegasnya.
Ia mengaku mundur untuk melindungi citra pemerintah dan fokus pada pembelaan hukum pribadinya. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pun telah memerintahkan agar Vorapak menyerahkan pernyataan tertulis guna mengklarifikasi tuduhan tersebut. (*)
