Jabar, Nusantara Info: Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat bagi pemprov, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar yang terus menurun.
Revisi APBD 2026 menempatkan angka di kisaran Rp28 triliun, turun dari proyeksi awal Rp31,1 triliun akibat ditundanya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun.
“Sebelum saya menjabat di angka Rp37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp31 triliun. Dan nanti akan turun lagi,” ujar Dedi di Bandung, Sabtu (1/11/2025).
Dedi menegaskan, meskipun APBD menurun, belanja untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat lainnya tidak berkurang.
“Pemimpin sejati adalah dikasih uang sedikit tapi tetap bisa membangun. Anggaran infrastruktur tak turun, malah justru akan naik, sebagai komitmen dalam memberikan layanan publik,” tegasnya.
APBD 2026 dan Komposisi Belanja Daerah
Pada Jumat (31/10/2025), Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.
Dedi menjabarkan komposisi belanja daerah dalam APBD 2026, yang disesuaikan karena berkurangnya transfer pusat ke daerah. Beberapa pos belanja yang menjadi prioritas antara lain:
- Pendidikan: Rp6,30 triliun
- Kesehatan: Rp1,63 triliun
- Infrastruktur: Rp4,01 triliun
- Lingkungan Hidup: Rp180,6 miliar
- Pangan dan Pertanian: Rp135,04 miliar
- Pembangunan Desa, Sosial, dan Kemasyarakatan: Rp746,41 miliar
- Perekonomian: Rp245,57 miliar
- Bagi Hasil dan Hibah: Rp6,23 triliun
- Program Lainnya: Rp393,54 miliar
- Belanja Pegawai dan Fixed Cost: Rp8,36 triliun
Lebih lanjut Dedi menjelaskan, meskipun anggaran menurun, komitmen Pemprov Jabar dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan publik lainnya tetap menjadi prioritas utama.
“APBD memang berkurang, tapi semangat membangun dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tetap tinggi,” pungkasnya. (*)
