Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memimpin Rakornas Stunting 2025 di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (12/11/2025). (Foto: Nusantara Info/Almaida)
Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah mencatat capaian bersejarah dalam upaya menurunkan angka stunting nasional. Menteri Kesehatan (Menkse) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 19,8 persen, untuk pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen.
“Hari ini kita baru saja menyelenggarakan Rakornas dalam rangka penurunan prevalensi stunting. Alhamdulillah, pada tahun 2024 prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir, tetapi target kita harus turun jauh lebih rendah lagi,” ujar Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurut Menkes Budi, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan prevalensi stunting merupakan hasil kerja bersama lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat desa, serta dukungan organisasi kemasyarakatan dan relawan Posyandu.
“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Tidak bisa satu kementerian saja. Semua harus bergerak bersama, dari pusat sampai desa,” tegasnya.
Menkes menjelaskan, dua intervensi utama di sektor kesehatan menjadi kunci penurunan stunting. Pertama, memastikan ibu hamil memiliki gizi yang cukup dan bebas anemia. Kedua, memastikan balita usia 12–24 bulan mendapatkan asupan protein hewani yang cukup, karena periode tersebut merupakan masa paling rentan terhadap peningkatan stunting.
“Masalahnya di ibunya. Itu sebabnya di kesehatan programnya lebih banyak, kita mau arah ibunya juga. Jangan sampai kurang gizi, jangan sampai dia anemia. Setelah itu, anak-anak juga harus mendapat makanan tambahan dengan cukup protein hewani,” jelasnya.
Data Akurat dan Disiplin Program Jadi Kunci
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menekankan pentingnya data yang akurat dan pelaksanaan program yang disiplin agar kebijakan penurunan stunting tepat sasaran.
“Semoga Rakornas ini bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tentang percepatan penurunan stunting,” ujar Wihaji.
Rakornas Stunting yang dihadiri lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi di tingkat lapangan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Peran Kepala Daerah Jadi Penentu Keberhasilan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah.
“Peran kepala daerah itu kunci. Kepala daerah yang mendapatkan penghargaan adalah yang lincah berkolaborasi, dari preventif sampai kuratif. Kolaborasi dengan semua pihak harus terus diperkuat agar target 14 persen di tahun 2029 tercapai,” terangnya.
Menurutnya, peran aktif kepala daerah dalam memastikan layanan dasar, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak, menjadi faktor utama keberhasilan percepatan penurunan stunting di berbagai wilayah.
Langkah Berkelanjutan Menuju Target 14 Persen
Pemerintah menargetkan angka stunting nasional turun menjadi 14 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan bersama lintas kementerian akan memperkuat program gizi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, serta peningkatan kapasitas Posyandu sebagai garda terdepan layanan masyarakat.
Dengan capaian penurunan di bawah 20 persen, Indonesia menandai langkah penting dalam agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas.
Namun, pemerintah menegaskan, perjuangan belum selesai, untuk itu dibutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor dan komitmen berkelanjutan masih menjadi kunci menuju Indonesia bebas stunting. (*)
