Banda Aceh, Nusantara Info: Lebih dari satu minggu pasca banjir bandang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh, proses pemulihan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Infrastruktur jalan dan jembatan yang terputus, jaringan komunikasi yang belum pulih, hingga terbatasnya logistik kebutuhan pokok menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan tim penanganan bencana.
Di tengah situasi tersebut, belum cairnya dana Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi Aceh menjadi kendala krusial yang ikut memperlambat penanganan bencana. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya percepatan pencairan BTT untuk mengurai berbagai kebutuhan mendesak di masa tanggap darurat.
Untuk itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), menggelar Rapat Percepatan Penanganan Bencana digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Rabu (4/12/2025), dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA.
Rapat ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, para Kepala SKPA, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi Aceh, BNPB, Kantor SAR, dan BPK.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Di masa tanggap darurat, kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana,” tegas Safrizal.
Ia menyoroti lambatnya respon pemerintah daerah, terutama terkait belum dicairkannya dana BTT yang sangat vital untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang di Aceh.
Regulasi Sudah Jelas, BTT Harus Segera Digunakan
Safrizal menegaskan bahwa aturan penggunaan BTT telah diatur secara tegas dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 69 mengatur bahwa keadaan darurat, termasuk bencana alam, memenuhi kriteria penggunaan dana BTT.
“Ini harus dipahami. Kebutuhan dan kendala biaya dapat dipecahkan dengan pemanfaatan BTT sebagai solusi,” ujarnya.
BTT dapat dipakai untuk delapan area pengadaan barang dan jasa sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat, evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, penampungan, serta hunian sementara
Dengan mekanisme tersebut, BTT dapat menjawab berbagai kebutuhan mendesak di lapangan.
Optimalkan Bantuan Daerah Lain
Selain BTT Aceh, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah mengalokasikan anggaran bantuannya untuk penanganan bencana banjir di Sumatra, termasuk Aceh. Bantuan datang dari Jawa Timur, NTT, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.
“Sumber daya ini harus dioptimalkan sesegera mungkin untuk pemulihan,” kata Safrizal.
Namun ironisnya, saat provinsi lain telah bergerak cepat mencairkan BTT untuk membantu wilayah terdampak, justru Aceh sendiri belum mencairkan BTT-nya untuk penanganan bencana di daerahnya.
Sekda Aceh Janji BTT Cair Besok
Menanggapi dorongan Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, Nasir, memastikan bahwa proses pencairan BTT akan diselesaikan segera.
“Selesai rapat ini, seluruh SKPA harus menuntaskan pekerjaan malam ini. Besok BTT dapat dicairkan,” tegas Nasir.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Aceh mendorong pengoptimalan Rp 143 miliar BTT di 18 kabupaten/kota.
Perwakilan BPK yang hadir dalam rapat tersebut mengingatkan bahwa prinsip utama tanggap darurat adalah kecepatan dan kehati-hatian.
Dirjen Bina Adwil juga menambahkan bahwa meskipun pusat memberikan banyak bantuan, tanggung jawab utama tetap berada di pemerintah daerah, yang harus hadir langsung memecahkan persoalan di masa tanggap darurat. (*)
