Jakarta, Nusantara Info: Dewan Penasihat Analisis Papua Strategis (APS), Theofransus Litaay menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi enam provinsi di wilayah Papua sebagai kebijakan yang sangat tepat dan strategis untuk mempercepat pembangunan.
Menurut Theofransus, Presiden Prabowo dinilai mampu membaca secara akurat kebutuhan riil pembangunan di Papua. Pengalaman kepemimpinan Prabowo sejak usia muda, termasuk keterlibatan langsung di Papua, menjadi modal penting dalam memahami tantangan geografis dan sosial yang dihadapi wilayah tersebut.
“Presiden memahami bahwa membangun Papua tidak bisa dengan sumber daya yang sedikit. Papua membutuhkan dukungan sumber daya yang besar,” ujar Theofransus dalam keterangan resminya yang diterima Nusantara Info di Jakarta, Rabu (17/12/2025)
Ia menjelaskan, Papua merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas, sementara jumlah provinsinya relatif sedikit. Kondisi ini menyebabkan pusat-pusat permukiman dan pusat pertumbuhan ekonomi tersebar dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain.
Akibatnya, Papua membutuhkan dukungan ekstra, khususnya di sektor transportasi dan logistik, agar mobilitas orang dan distribusi barang dapat menjangkau pusat-pusat pertumbuhan secara merata. Hal ini, lanjut Theofransus, tidak bisa disamakan dengan kondisi pembangunan di Pulau Jawa yang wilayahnya berdekatan, penduduknya padat, dan kota-kotanya terhubung jaringan jalan tol.
“Di Papua, permukiman tersebar di pegunungan tinggi, lembah yang dalam, rawa-rawa luas, hutan lebat, serta garis pantai yang sangat panjang. Kondisi geografis ini membuat pembangunan membutuhkan upaya dan biaya ekstra,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Theofransus menekankan pentingnya membangun lebih banyak pusat-pusat pertumbuhan baru di Papua. Pusat pertumbuhan ini tidak hanya memerlukan infrastruktur fisik, tetapi juga dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang besar. Dengan hadirnya pusat pertumbuhan baru, pemerataan kemakmuran diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Theofransus juga menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai tepat dalam menangani pembangunan Papua. Salah satunya adalah pembentukan Komite Eksekutif Pembangunan Papua sebagai bagian dari rencana aksi percepatan pembangunan, yang berfungsi sebagai badan eksekutif untuk memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga dinilai menunjukkan kepemimpinan yang responsif dengan memimpin langsung rapat koordinasi pembangunan Papua, didampingi Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah BP3OKP. Dalam forum tersebut, Presiden mendengarkan secara langsung berbagai kendala dan keluhan yang disampaikan para kepala daerah.
“Begitu mendengar berbagai kesulitan yang dihadapi daerah, Presiden langsung memutuskan untuk meningkatkan pendanaan Otsus. Ini menunjukkan respons yang cepat dan tepat,” kata Theofransus.
Dengan dukungan penuh Presiden dan Wakil Presiden, serta sinergi bersama para gubernur, bupati, wali kota, Komite Eksekutif, dan BP3OKP, Theofransus optimistis pembangunan Papua akan semakin maju dan akselerasinya dapat berjalan lebih cepat ke depan. (*)
