Jakarta, Nusantara Info: Banyak kota dan pemerintah daerah di Jerman kini berada di ambang kebangkrutan. Pendapatan yang menyusut drastis membuat mereka kesulitan menjalankan tanggung jawab dasar, mulai dari layanan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Dalam situasi ini, pemerintah daerah secara terbuka menyalahkan pemerintah federal di Berlin.
Gambaran krisis itu tercermin jelas di Weissach, sebuah kota kecil dekat Stuttgart, Jerman selatan. Kota berpenduduk sekitar 7.700 jiwa ini pernah dikenal sebagai salah satu pemerintah daerah terkaya di Jerman berkat kehadiran pusat pengembangan produsen mobil mewah Porsche.
Pada puncak kejayaannya, Weissach mengumpulkan pajak usaha hingga €20.000 per penduduk pada 2009.
“Berkat Porsche, Weissach memiliki pendapatan pajak per kapita tertinggi di seluruh Jerman,” ujar wali kota saat itu, Ursula Kreutel, pada 2011.
Kemakmuran itu diwujudkan dalam berbagai fasilitas publik. Pemerintah kota memberi bonus pembangunan rumah sebesar €10.000 per anak, membangun perpustakaan empat lantai, membeli piano seharga €100.000, hingga memberikan subsidi les musik privat. Sebagian besar dana juga disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi masa sulit.
Masa Kejayaan Telah Berlalu
Kini, masa sulit itu benar-benar datang. Industri otomotif Jerman tengah menghadapi krisis terdalam dalam sejarahnya. Di Porsche saja, laba anjlok hingga sekitar 96 persen pada 2025. Dampaknya langsung terasa di tingkat daerah.
Pendapatan pajak yang selama ini menjadi tulang punggung anggaran pemerintah kota dan kabupaten turun tajam. Bahkan wilayah yang dulu makmur kini tak lagi mampu menutup pengeluaran rutin.
“Keuangan pemerintah daerah menurun drastis,” kata Ralph Spiegler, Presiden Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah Jerman (DStGB), yang juga Wali Kota Nieder-Olm di Rheinland-Pfalz.
Biaya Sosial Menggerus Anggaran
Dalam sistem pemerintahan Jerman, tanggung jawab dibagi antara pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Namun, pemerintah daerah memikul beban terbesar dalam penyelenggaraan layanan publik sehari-hari, mulai dari pengelolaan sampah, air bersih, sekolah, taman kanak-kanak, pemadam kebakaran, hingga layanan kebudayaan dan olahraga.
Yang paling memberatkan adalah biaya bantuan sosial. Data Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis) menunjukkan, total pengeluaran kota dan pemerintah daerah mencapai €400 miliar pada 2024 dan diperkirakan meningkat pada 2025 akibat kenaikan biaya pegawai dan energi.
“Kami berbicara tentang peningkatan hingga tiga kali lipat dalam 20 tahun terakhir, tanpa pendanaan yang sepadan,” ujar Spiegler.
Biaya layanan anak dan remaja, perawatan, serta dukungan integrasi bagi penyandang disabilitas mencapai sekitar €38 miliar pada 2007. Angka ini terus melonjak dan diperkirakan melampaui €102 miliar pada 2027.
Integrasi Migran Jadi Beban Tambahan
Integrasi pengungsi dan migran yang telah mendapat izin tinggal juga menambah tekanan anggaran. Sekolah, kursus bahasa, layanan ketenagakerjaan, dan kantor imigrasi bekerja hingga batas kemampuan mereka.
Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah mengusulkan pembagian beban yang lebih adil: pemerintah federal, negara bagian, dan daerah masing-masing menanggung sepertiga biaya layanan sosial.
Selain itu, pemerintah daerah menuntut dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang. Selama ini, regulasi ditetapkan di tingkat federal dan negara bagian, sementara dampak finansialnya dibebankan ke daerah.
“Dengan cara ini, bukan hanya beban keuangan, tetapi juga tanggung jawab reformasi layanan sosial dibagi secara adil,” kata Spiegler.
Tanggung Jawab Membesar, Dana Menyusut
Tuntutan bahkan datang lebih keras. Pada November 2025, para wali kota dari 16 ibu kota negara bagian Jerman menyerukan prinsip tegas kepada Berlin: setiap undang-undang yang menimbulkan biaya bagi pemerintah daerah harus disertai skema kompensasi penuh.
Prinsipnya sederhana, “siapa yang memerintahkan, dia yang membayar.”
Dari total belanja tahunan pemerintah federal, negara bagian, dan daerah, sekitar 25 persen digunakan untuk tugas-tugas kota. Namun, pemerintah daerah hanya menerima sekitar 14 persen dari total pendapatan pajak nasional.
“Ini ketimpangan struktural,” tegas Spiegler.
Defisit anggaran pun membesar dari tahun ke tahun. Pajak daerah, pajak tanah, dan pajak usaha telah dinaikkan hingga batas maksimal yang masih bisa diterima warga.
Akibatnya, penghematan terjadi di mana-mana. Proyek pembangunan dihentikan, kegiatan budaya dibekukan, dan investasi jangka panjang nyaris mustahil dilakukan. Diperkirakan dibutuhkan €218 miliar untuk memperbaiki sekolah, balai kota, taman kanak-kanak, jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya.
Berlin Akui Masalah, Tapi Terbatas Anggaran
Ironisnya, pemerintah daerah dilarang mengambil utang jangka panjang untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji dan energi. Mereka terpaksa bergantung pada pinjaman jangka pendek yang berbunga mahal.
Pemerintah federal dan negara bagian sebenarnya menyadari tekanan ini. Kanselir Jerman Friedrich Merz dari Partai Demokrat Kristen (CDU) menyatakan, “Kita harus membantu pemerintah daerah,” merujuk pada beban layanan sosial.
Namun, Berlin sendiri tengah berjuang mengelola anggaran di tengah perlambatan ekonomi Jerman. Menteri Keuangan Lars Klingbeil pada Desember 2025 menjanjikan langkah bantuan bagi pemerintah daerah, meski tanpa rincian yang jelas.
Bagi banyak kota di Jerman, waktu semakin sempit. Tanpa reformasi pembagian keuangan yang mendasar, kebangkrutan pemerintah daerah tak lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang kian dekat. (*)
