Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meskipun harga minyak dunia menunjukkan tren peningkatan. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
Purbaya mengatakan keputusan menahan harga BBM bukan tanpa pertimbangan matang. Pemerintah, kata dia, menempatkan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah sebagai prioritas utama dalam kebijakan energi nasional.
“Ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM memiliki efek langsung terhadap inflasi dan biaya hidup, yang pada akhirnya dapat menekan konsumsi rumah tangga, komponen terbesar dalam struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Trade-off Fiskal: Daya Beli vs Ruang Anggaran
Meski berdampak positif bagi masyarakat, kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap ruang fiskal pemerintah. Purbaya mengakui bahwa mempertahankan harga BBM berarti pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi energi, sehingga ruang belanja negara menjadi lebih terbatas.
Ia menggambarkan kondisi ini sebagai trade-off klasik dalam kebijakan ekonomi: antara menjaga daya beli masyarakat atau memperluas ruang fiskal pemerintah untuk belanja pembangunan.
“Kalau saya naikin BBM-nya, ruangnya jadi lebih besar untuk pemerintah. Tapi rakyat yang harus bayar, dan itu bisa memperlambat ekonomi,” jelasnya.
Dengan kata lain, pemerintah memilih menahan harga demi menjaga konsumsi masyarakat tetap kuat, meskipun harus mengorbankan fleksibilitas anggaran.
Efisiensi Belanja: Masyarakat vs Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyinggung perdebatan klasik dalam ekonomi mengenai efisiensi belanja antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai bahwa dalam banyak kasus, masyarakat cenderung lebih efisien dalam mengalokasikan pengeluaran sesuai kebutuhan riil.
Ia mengilustrasikan bahwa jika sebagian pendapatan masyarakat dialihkan ke pemerintah untuk kemudian dibelanjakan kembali, hasilnya belum tentu lebih optimal dibandingkan jika masyarakat membelanjakan langsung.
“Saya belanjain lebih baik nggak dengan Anda belanjain? Hampir pasti nggak. Karena masyarakat belanja sesuai kebutuhan, sehingga lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sebaliknya, belanja pemerintah berpotensi kurang efisien jika dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik di lapangan, misalnya melalui pembagian anggaran yang bersifat umum antar kementerian dan lembaga.
APBN Jadi Tameng Gejolak Global
Di sisi lain, pemerintah memastikan telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia. Bahkan, dalam asumsi harga minyak menembus US$100 per barel, kondisi fiskal dinilai tetap terkendali.
Purbaya menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan tetap berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar 2,92 persen.
Dengan perhitungan tersebut, APBN diharapkan mampu menjadi bantalan (shock absorber) untuk menjaga stabilitas harga energi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi global.
“Jadi masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah hitung semuanya,” ucap Purbaya.
Menjaga Momentum Ekonomi
Kebijakan menahan harga BBM ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga, pemerintah berharap aktivitas ekonomi domestik tidak terganggu oleh gejolak eksternal.
Namun, tantangan tetap membayangi. Pemerintah perlu memastikan subsidi energi tepat sasaran agar tidak membebani APBN secara berlebihan, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
Di tengah dinamika harga energi global, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih berpihak pada stabilitas sosial dan ekonomi domestik, meski harus menanggung konsekuensi fiskal yang tidak ringan. (*)
