Banda Aceh (15/12/2021): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Provinsi Aceh dapat menangkal hoaks soal vaksin. Upaya ini perlu dilakukan agar masyarakat bersedia mengikuti program vaksinasi.
Hal itu disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (14/12/2021). Dalam kegiatan itu hadir Gubernur Aceh, seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
“Bapak minta tolong bantu untuk menetralisir hoaks-hoaks mengenai penolakan vaksin,” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, banyaknya hoaks yang merebak di tengah masyarakat membuat mereka enggan mengikuti vaksinasi. Ini merupakan tantangan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah di Provinsi Aceh.
Mendagri meyakini, seorang kepala daerah memiliki berbagai strategi untuk menangkal hoaks. Sebab, mereka terlatih saat mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kerap diwarnai dengan berbagai hoaks. “Bapak-bapak berpengalaman betul (menangani hoaks),” ujar Mendagri.
Di lain sisi, Mendagri menuturkan, persoalan hoaks ini dapat ditangani, salah satunya dengan melibatkan para tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat sekitar. Upaya ini, misalnya dengan melibatkan para tokoh agama, apabila hoaks yang merebak berkaitan dengan paham keagamaan.
Langkah lainnya, lanjut Mendagri, yakni dengan melibatkan jajaran Kementerian Agama yang ada di Provinsi Aceh. Peran Kementerian Agama ini, dapat berupa memberikan pemahaman kepada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, seperti pondok pesantren dan sebagainya. Dengan begitu, masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi akan semakin banyak.
Mendagri menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laju vaksinasi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menargetkan, capaian vaksinasi dosis pertama hingga akhir Desember 2021 sebesar 70 persen dari total populasi. (*)
