Jakarta, Nusantara Info: Jutaan warga Amerika Serikat (AS) turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” yang berlangsung serentak di berbagai wilayah, mulai dari kota metropolitan hingga komunitas pedesaan. Demonstrasi besar ini menjadi simbol perlawanan terhadap sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump yang dinilai kontroversial.
Aksi digelar pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat, mencakup wilayah luas dari pantai timur hingga barat AS. Kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Chicago menjadi pusat konsentrasi massa, sementara partisipasi juga terlihat di wilayah terpencil, termasuk komunitas kecil di Alaska.
Menariknya, gelombang protes tidak hanya terjadi di wilayah yang dikenal sebagai basis Partai Demokrat. Hampir setengah dari aksi justru berlangsung di negara bagian yang selama ini menjadi kantong dukungan Partai Republik, seperti Texas, Florida, dan Ohio. Di tiga negara bagian tersebut, masing-masing tercatat lebih dari 100 titik aksi.
Di Texas, ribuan demonstran memadati kawasan sekitar Balai Kota Dallas. Mereka mendengarkan orasi yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari isu imigrasi hingga arah politik nasional. Sementara di Georgia, massa memenuhi jalan menuju Jekyll Island sambil mengibarkan bendera Amerika Serikat dan membawa poster kritik.
Di Florida, aksi berlangsung relatif kondusif meski sempat terjadi adu argumen antara demonstran dan pendukung Trump di West Palm Beach.
Wakil Wali Kota Boynton Beach, Thomas Turkin, menyatakan bahwa demonstrasi di wilayahnya berjalan dengan antusiasme tinggi dan sebagian besar berlangsung damai.
Gelombang protes juga tampak kuat di pesisir barat. Di Los Angeles, ribuan orang memadati pusat kota dengan membawa berbagai atribut protes, termasuk balon raksasa yang menggambarkan Trump sebagai bayi—simbol kritik yang kerap muncul dalam aksi-aksi sebelumnya. Sementara di San Francisco, massa berkumpul di Embarcadero Plaza dengan spanduk bertuliskan “No Kings”.
Di New York, demonstrasi terpusat di Manhattan. Ribuan orang berjalan dari Midtown sambil meneriakkan slogan dan membawa poster bertema anti-Trump, penolakan kebijakan imigrasi, hingga kritik terhadap keterlibatan militer AS di luar negeri. Aksi ini juga dihadiri sejumlah figur publik dan influencer yang ikut menyuarakan dukungan.
Partisipasi tokoh politik turut mewarnai aksi di sejumlah wilayah. Di Minnesota, Gubernur Tim Walz dan Senator Bernie Sanders hadir langsung dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait isu imigrasi dan dinamika politik nasional.
Aksi “No Kings” juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja. Sekretaris Bendahara American Federation of Teachers, Fedrick Ingram, menilai demonstrasi ini sebagai wadah penting untuk menyalurkan aspirasi publik.
“Amerika pernah melalui masa sulit sebelumnya. Kita pernah memiliki kebijakan buruk dan politisi yang buruk, tetapi kita selalu bisa bangkit dengan tetap bersatu,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator adanya harapan terhadap perubahan arah kebijakan nasional.
Di Chicago, demonstrasi berlangsung dengan pendekatan yang lebih kultural. Massa dari berbagai kelompok usia berkumpul untuk mendengarkan pidato, pertunjukan musik, serta menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah, termasuk isu perang dan ekonomi.
Dukungan juga datang dari kalangan selebritas. Aktor Robert De Niro secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Ia menyebut aksi “No Kings” sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
“Saya mendukung gerakan ini 150 persen,” kata De Niro. Ia bahkan menyebut Presiden Trump sebagai ancaman terhadap kebebasan dan keamanan publik.
Secara keseluruhan, aksi “No Kings” menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Skala dan sebaran geografisnya mencerminkan meningkatnya polarisasi politik domestik, sekaligus menandakan kuatnya mobilisasi sipil di tengah kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra.
Gelombang protes ini diperkirakan akan terus berlanjut, seiring dengan dinamika politik nasional yang semakin memanas menjelang periode penting dalam lanskap demokrasi Amerika Serikat. (*)
