Jakarta (31/10/2023): Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Workshop Pengembangan Dashboard Kecamatan pada 25-27 Oktober 2023 di Jakarta.
Acara yang dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekrertaris Direktorat Jenderal Bina Adwil Edy Suharmanto ini merupakan bagian dari program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 1D.
“Workshop ini dilaksanakan untuk mendiseminasikan konsep Dashboard Kecamatan sebagai tool camat dalam melakukan fasilitasi pemenuhan layanan dasar di desa melalui kualitas belanja pemerintah desa dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan pemerintah daerah dan pengembangan lebih lanjut konsep Dashboard Kecamatan,” kata Edy, Rabu (26/10/2023).
Menurutnya, tool yang dikembangkan ini dapat membantu kecamatan dalam dalam melakukan analisis persoalan layanan dasar di desa sekaligus langkah-langkah konkrit penyelesaiannya oleh camat, baik itu ke pemerintah desa maupun kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kedudukannya sebagai hub antara desa dan pemerintah daerah berbasis data tematik dalam sistem sudah dikembangkan di desa.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, bahwa workshop ini untuk menyempurnakan dan mengembangkan kerangka kebijakan dalam menguatkan camat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah tematik sehingga persoalan layanan dasar di desa dapat difasilitasi pemenuhannya melalui konsep bertemunya demand and suplay dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Pengembangan Dashboard Kecamatan merupakan langkah penting memperkuat posisi kecamatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk menyinergikan konsepsi pembangunan berdasarkan prakarsa dan masyarakat (bottom-up) dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menghasilkan keseimbangan antara demand dan supply pelayanan dasar di perdesaan,” terangnya.
Selain itu, P3PD Sub Komponen 1D sebagai pilot juga akan mengembangkan tiga kegiatan utama, yaitu mengembangkan kerangka akuntabilitas dari sisi permintaan. Kedua, mengembangkan kerangka koordinasi dan tanggapan, dan ketiga pengembangan portal berbasis web.
“Nah, guna mendukung pelaksaan tiga agenda tersebut, maka akan dikembangkan panduan program dan dashboard kecamatan,” pungkasnya.
Kegiatan ini mengundang Sekretaris Daerah dari 10 provinsi dan Sekretaris Daerah dari 60 kabupaten, 71 Peserta Workshop Pusat, serta narasumber dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Plh. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Raziras Rahmadillah. (*)
