Jakarta (25/7/2024): Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Golden Visa Indonesia, di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024). Presiden mengungkapkan rasa bahagia terhadap antusiasme dari warga negara asing yang mendaftar Golden Visa.
Presiden menyebutkan berdasarkan data dari Dirjen Imigrasi, sudah ada 300 pendaftar sejak program tersebut diperkenalkan.
“Saya tadi tanyakan ke Pak Dirjen Imigrasi, yang daftar sudah 300 [pendaftar], saya kaget juga, banyak sekali,” ujar Presiden.
Ia menyampaikan program Golden Visa ini bertujuan untuk mempermudah proses izin tinggal bagi investor dan talenta global yang ingin berkontribusi di Indonesia.
“Untuk mempermudah pelayanan kita kepada investor dan juga kepada global talent, yang diberikan kesempatan untuk datang ke Indonesia dengan fasilitas Golden Visa,” terang Presiden Jokowi.
Presiden memberikan kesempatan bagi warga negara asing secara perorangan untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia selama lima tahun dengan berinvestasi melalui Golden Visa ini.
“Perorangan jadi USD350 ribu dan untuk korporasi USD25 juta,” tuturnya.
Kepala Negara mengharapkan investor yang akan berinvestasi di Indonesia berjumlah banyak dan harus mengikuti seleksi supaya yang tinggal di negara kita bukan Warga Negara Asing yang tidak ada manfaatnya di Indonesia.
“Dengan catatan yang tadi saya sampaikan, semuanya harus diseleksi seketat mungkin. Sebanyak-banyaknya tapi diseleksi. Tadi kan saya tegaskan, jangan sampai justru orang-orang yang tidak bermanfaat bagi negara kita, masuk. Enggak, harus diseleksi, seketat mungkin,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan Golden Visa diadakan evaluasi setiap tiga bulan sekali. “Ya, dilihat. Biasa kita evaluasi setiap tiga bulan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan secara langsung Kartu Golden Visa kepada Pelatih Tim Nasional Sepakbola Indonesia Shin Tae Yong.
Turut hadir mendampingi Presiden pada acara tersebut, yaitu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjahyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim. (*)
