Jakarta (24/4/2021): Bupati Nduga Wentius Nimiangge didampingi Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden Laus Rumayon, Kepala KSOP Kelas II Jayapura Taher Laitupa dan Kasie Lala & Usaha Pelabuhan Willem Thobias Fofid melanjutkan rapat koordinasi percepatan pembangunan Kabupaten Nduga. Rapat kali ini dilakukan di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Jumat (23/2/2021).
Rapat tersebut dipimpin Tenaga Ahli Utama KSP Kedeputian V Theofransus Litaay dan dihadiri oleh Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi terkait lainnya secara virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wentias mengatakan, Kabupaten Nduga yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya itu juga ingin maju. Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, salah satunya Kabupaten Nduga juga berhak untuk mendapatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
“Nduga sudah banyak tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Kami ingin pembangunan infrastruktur, baik dari sektor transportasi, pendidikan, kesehatan juga jaringan komunikasi dan lainnya hadir di Kabupaten Nduga. Kami ingin maju seperti daerah lain dan harga-harga kebutuhan pokok di Nduga juga bisa murah,” katanya.
Dengan hadirnya pembangunan infrasruktur di Nduga, tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu dan membuat perekonomian daerah juga meningkat. Tidak hanya itu saja, hal ini juga akan berdampak positif bagi SDM di daerah itu
Kabupaten Nduga memiliki potensi besar dan cakupan wilayah itu juga cukup luas, yakni memiliki 32 distrik. Selain itu, daerah ini juga merupakan pintu masuk ke wilayah pegunungan tengah Papua (lapago), di antaranya Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara. Namun sayangnya, hingga saat ini Nduga masih terisolir.
“Kami juga ingin bangun Bandara Yawe di Distrik Batas Batu untuk keluar dari keterisoliran dan memudahkan akses keluar masuk Nduga, dan kami ingin Bandara Yawe ini bisa didarati pesawat jenis ATR-72. Juga pembangunan sarana prasarana Pelabuhan Mumugu untuk menunjang penyelenggaraan tol laut sehingga pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur,” ungkap Bupati Wentius.
Selain itu, Bupati Wentius juga berharap pembangunan jalan trans Nduga dapat segera selesai.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Kedeputian V Theofransus Litaay mengatakan, Kabupaten Nduga ini merupakan kabupaten yang perlu mendapatkan dukungan dari berbagai level pada pemerintahan untuk dipulihkan karena mengalami ketertinggalan pembangunan yang cukup jauh, mengingat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupate Nduga rendah.
“Ini menjadi tugas kita bersama untuk memulihkan atau meningkatkannya. Dan itu harus mengambil momentum dari Inpres Nomor 9 Tahun 2020,” ujarnya.
Usai rapat koordinasi percepatan pembangunan Kabupaten Nduga di KSP, Bupati Nduga dan rombongan kemudian melakukan rapat yang sama di Kementerian Perhubungan terkait tol laut dan angkutan multimoda di daerah itu.
Dalam rapat tersebut, juga turut hadir Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Cris Kuntadi dan instansi terkait lainnya.
“Tol laut tidak hanya untuk menurunkan harga di pelabuhan saja, tetapi juga di masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan di Merauke, dapat dilakukan di Nduga. Tujuan tol laut itu dua, yaitu konektivitas dan disparitas. Membangun tidak sekedar menghubungkan, tetapi juga mensejahterakan,” ungkap Cris. (*)
