Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Kemenhub Tahun 2023 Melampaui Target

Bagikan

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Kemenhub Tahun 2023 Melampaui Target

Jakarta (6/12/2023): Realisasi belanja produk dalam negeri Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merupakan wujud nyata Kemenhub dalam mendukung tumbuhnya industri serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri.

“Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp13,24 triliun atau melampaui 54 persen dari target yang ditetapkan. Begitu pun belanja di sektor UMKM mencapai Rp3,84 triliun, atau melampaui 39 persen dari target yang ditetapkan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis “Peningkatan Peran Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Guna Mendukung Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Mewujudkan Tata Kelola BMN yang Akuntabel di Lingkungan Kemenhub”, di Jakarta, Selasa (5/11/2023).

Menhub mengatakan, jajarannya akan terus berkomitmen meningkatkan belanja produk dalam negeri di sektor transportasi. “Saat situasi pandemi Covid-19, sektor UMKM lah yang menunjukkan kekuatannya menjadi pilar pertahanan kesejahteraan masyarakat. Jika penggunaannya semakin meningkat, maka akan berdampak pada terdongkraknya pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, akan terus meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui berbagai upaya. Di antaranya yaitu melalui penggunaan e-katalog, yang dapat menjamin kepastian spesifikasi teknis, lebih efisien, terukur, serta meningkatkan akuntabilitas.

“Realisasi transaksi yang telah kami lakukan tahun ini melalui pengadaan e-katalog mencapai 2,49 triliun rupiah atau 3.173 jumlah transaksi. Transaksi terbesar meliputi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan (buy the service), serta produk bantalan beton,” tutur Menhub.

Upaya lainnya yang dilakukan yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan aset BMN. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga APBN yang ada dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih prioritas.

Baca Juga :  Mendagri Ingatkan Gubernur Jangan Salah Gunakan Kewenangan GWPP

Selanjutnya, Kemenhub melalui Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal, juga melakukan proses pengadaan yang lebih dini. Hal ini dilakukan agar program yang direncanakan dapat selesai tepat waktu, dan untuk mencegah terhentinya layanan transportasi karena adanya kendala dalam proses pengadaan.

Melalui proses pengadaan yang lebih dini, hingga 1 November 2023, Kemenhub telah berhasil merealisasikan 84,5 % paket pengadaan dari yang telah direncanakan yaitu sejumlah 1.515 paket pengadaan, dengan nilai pagu sebesar 11,95 triliun rupiah.

Melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar 95 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah dialokasikan untuk produk dalam negeri. Program ini juga menjadi bagian dari indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Negara serta Lembaga, serta para kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Kemenhub. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait