Jabar, Nusantara Info: Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan dengan merancang kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2026 mendatang. Kebijakan ini ditempuh menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.
Menurut Dedi, dana bagi hasil pajak dari pusat yang semula Rp2,2 triliun turun drastis menjadi Rp843 miliar. Artinya, Jabar kehilangan Rp1,2 triliun. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga menyusut dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang biasanya digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas ikut dihapus senilai Rp276 miliar.
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (25/9/2025).
Dampak pada APBD 2026
Penurunan dana transfer ini berdampak pada rencana APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Kehilangan lebih dari Rp2 triliun ini membuat Pemprov Jabar harus mencari strategi agar anggaran pembangunan layanan dasar tetap terlindungi.
Dedi mengatakan pihaknya telah membedah struktur APBD 2026 untuk menemukan pos-pos efisiensi. Salah satu langkahnya adalah pengurangan belanja pegawai sebesar Rp768 miliar dari total Rp9,9 triliun. Penurunan ini berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS baru di lingkungan Pemprov Jabar.
“Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya,” katanya.
Pos Anggaran yang Dipangkas
Dedi juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memangkas belanja barang dan jasa dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun. Penghematan dilakukan dengan menekan biaya listrik, air, internet, telepon, hingga jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar.
“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat,” jelasnya.
Dedi bahkan menginstruksikan jamuan makanan tidak lagi memakai katering, melainkan memasak langsung dengan jasa tukang masak agar anggaran bisa dialihkan ke pelayanan masyarakat.
Komitmen Layanan Publik Tetap Prima
Meski anggaran mengalami penurunan tajam, Dedi menegaskan Pemprov Jabar tidak akan mengurangi anggaran belanja publik. Infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, hingga penerangan jalan umum (PJU) tetap menjadi prioritas pembangunan.
“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” tegas Dedi.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan publik Jawa Barat meski dana transfer pusat turun drastis. (*)
