Jakarta, Nusantara Info: Amerika Serikat (AS) bersiap membentuk blok perdagangan mineral kritis bersama negara-negara sekutu dan mitra strategis sebagai upaya menghadapi dominasi Cina dalam penguasaan mineral penting global. Rencana ini mencakup penetapan harga minimum mineral secara terkoordinasi guna melindungi produsen dalam negeri sekaligus memperkuat rantai pasok industri strategis.
Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengumumkan inisiatif tersebut dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Washington yang dipimpin Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan dihadiri perwakilan dari 55 negara di Eropa, Asia, dan Afrika. Mineral kritis yang dimaksud menjadi komponen utama dalam produksi semikonduktor, kendaraan listrik, hingga sistem persenjataan canggih.
JD Vance menyebut perang dagang antara AS dan Cina sepanjang 2025 telah membuka mata banyak negara mengenai tingginya ketergantungan global terhadap mineral kritis yang sebagian besar dikuasai Beijing. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut respons kolektif dari negara-negara Barat dan mitra strategis.
“Kami ingin negara anggota membentuk blok perdagangan di antara sekutu dan mitra, yang menjamin akses Amerika dan sekaligus memperluas produksi di seluruh kawasan,” ujar Vance dalam pernyataannya. Ia menambahkan, pemerintah AS ingin menghentikan masuknya mineral kritis murah ke pasar domestik yang dinilai merugikan produsen nasional.
Dalam skema yang dirancang pemerintahan Presiden Donald Trump, AS akan menggunakan instrumen tarif untuk menjaga harga minimum mineral kritis. Pemerintah juga berencana menetapkan harga acuan di setiap tahap produksi, yang akan menjadi batas bawah harga bagi negara anggota dan dijaga melalui tarif yang dapat disesuaikan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pertemuan tersebut dihadiri negara-negara dengan kapasitas pertambangan dan pemurnian mineral yang beragam, seperti Korea Selatan, India, Thailand, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Australia, serta Republik Demokratik Kongo. Menurut Rubio, penguasaan mineral kritis yang sangat terpusat pada satu negara telah berubah menjadi alat tawar dalam geopolitik global.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengumumkan rencana kerja sama bilateral dengan Meksiko serta perjanjian trilateral dengan Uni Eropa dan Jepang untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis. Kesepakatan ini disebut sebagai fondasi bagi kerja sama yang lebih luas dengan sekutu lainnya.
Secara terpisah, Argentina menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk memperkuat dan mendiversifikasi rantai pasok mineral, dengan harapan meningkatkan ekspor tembaga dan litium. Namun, absennya Greenland dan Denmark—wilayah Arktika yang kaya mineral dan merupakan sekutu NATO—menjadi sorotan tersendiri dalam pertemuan tersebut.
Di tengah dinamika global itu, Asia Tenggara dinilai memiliki ruang diplomasi strategis, terutama Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Meski demikian, posisi Indonesia tidak sepenuhnya aman.
Direktur Institute for Climate Policy and Global Politics, Eko Sulistyo, menilai Indonesia berada pada posisi “rentan”.
“Hilirisasi adalah langkah berani, namun masih menyisakan tantangan besar. Teknologi pemrosesan didominasi investor Tiongkok, dan ancaman ekologis di wilayah tambang,” katanya dalam keterangan tertulis.
Menurut Eko, momentum pembentukan blok mineral kritis oleh AS dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengambil inisiatif regional, salah satunya dengan mendorong pembentukan ASEAN Critical Minerals Alliance. Konsorsium ini dinilai penting untuk menetapkan standar bersama terkait ekspor, pengolahan, dan keberlanjutan mineral hijau.
“Dengan langkah kolektif, ASEAN dapat berbicara dengan satu suara di hadapan Washington dan Beijing, sebagai penentu arah, bukan pengikut,” ujarnya.
Ia menegaskan, masa depan kawasan bergantung pada kemampuan ASEAN menentukan posisi, apakah menjadi pemain utama ekonomi hijau global atau sekadar pemasok bahan mentah dalam babak baru persaingan kekuatan besar. (*)
