NUSANTARA UPDATE

Gelombang Laut Pesisir Selatan Meningkat, BMKG Imbau Waspada Siklon GRANT Wings Air Resmi Buka Rute Semarang–Bandung, Bandara Husein Sastranegara Kembali Hidup Buah Tetangga Menjalar ke Lahan Anda? Ini Hukum dan Aturannya Menurut Fiqh Islam Kim Jong Un Resmikan Resor Wisata Mewah di Perbatasan Cina, Pariwisata Jadi Andalan Baru Korea Utara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gandeng TP PKK Pusat Salurkan Bantuan ke Aceh Timur dan Aceh Tamiang

Penulis: Sari Noviyanti

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah21/11/2025

Tangsel Kian Dekat Bangun PSEL Sendiri, Benyamin Ungkap Kesiapan Infrastruktur

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat21/11/2025

Kasus Korupsi Pajak 2016–2020: Kejagung Cegah Mantan Dirjen Pajak dan 4 Orang Lainnya ke Luar Negeri

Pemkot Tangsel Gerak Cepat Atasi Banjir dari TPA Cipeucang: Perbaikan Drainase hingga Pembebasan Lahan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah21/11/202526/11/2025

Pemkot Tangsel Gerak Cepat Atasi Banjir dari TPA Cipeucang: Perbaikan Drainase hingga Pembebasan Lahan

Purbaya Buka Suara soal Rencana Kenaikan Gaji ASN: Sedang Kami Pertimbangkan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

Defisit APBN per 31 Oktober 2025 Capai Rp479,7 Triliun, Purbaya: Kondisi Tetap Terkendali

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

RUU Perampasan Aset Menunggu Giliran, DPR Maksimalkan Penyelesaian KUHP dan KUHAP

Jakarta, Nusantara Info: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). Pengesahan ini dilakukan setelah melalui pembahasan panjang antara Komisi III DPR dan pemerintah. KUHAP baru akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, beriringan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan sebelumnya. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Hadir pula Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Sebanyak 242 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat tersebut. Pada awal rapat, Puan mempersilakan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi KUHAP. Komisi III dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembahasan RKUHAP naik ke tingkat II pada Kamis (13/11/2025). Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk pengesahan revisi KUHAP. Secara bulat, seluruh fraksi menyatakan setuju. “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan. “Setuju,” jawab para anggota Dewan serentak, sebelum palu persetujuan diketuk. Berlaku Serentak dengan KUHP pada 2 Januari 2026 Menkumham Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya KUHP yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 2023. “Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya, dua-duanya sudah siap,” ujarnya. Supratman juga menyoroti masa transisi yang dinilai sudah cukup untuk mempersiapkan implementasi KUHAP di berbagai institusi penegak hukum. Partisipasi Publik Disebut Paling Luas Pemerintah mengeklaim penyusunan KUHAP baru ini melibatkan partisipasi publik secara luas. Menurut Supratman, pembahasan dilakukan dengan mengundang fakultas hukum dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui berbagai forum, termasuk diskusi virtual. “Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan meaningful participation seperti halnya dengan KUHAP,” ujarnya. Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan bahwa revisi KUHAP telah menerima lebih dari 130 masukan publik dalam proses pembahasannya sejak 2023 dan menjelajahi berbagai daerah untuk menjaring aspirasi. Ada Penolakan, Pemerintah Sebut Hal Wajar Meski demikian, Supratman tak menampik masih adanya penolakan dari sejumlah pihak terhadap KUHAP baru. Namun menurutnya, kritik tersebut wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Ia menekankan bahwa KUHAP hasil revisi ini memuat sejumlah prinsip penting, antara lain: • Penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) • Penerapan restorative justice • Perluasan objek praperadilan untuk mengurangi potensi kesewenang-wenangan • Perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas “Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasa. Tapi KUHAP kali ini sangat memprioritaskan HAM, restorative justice, dan perluasan praperadilan,” ucap Supratman. Banyak Aturan Diperbarui Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan bahwa KUHAP baru akan resmi berlaku pada 2 Januari 2026. “Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026,” ujarnya. Puan juga mengatakan revisi KUHAP membawa banyak pembaruan penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional. (*)

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/202520/11/2025

Revisi KUHAP Resmi Disahkan DPR, Berlaku 2 Januari 2026 Bersamaan dengan KUHP Baru

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat19/11/2025

Daur Ulang dan Brand Lokal, Strategi Pemerintah Atasi Pakaian Bekas Impor

Ragam19/11/2025

Gunung Semeru Erupsi: Abu Vulkanik Membumbung Setinggi 2.000 Meter, Warga Diminta Menjauhi Besuk Kobokan

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah19/11/202521/11/2025

Jadi Lokasi Prioritas, Tangsel Siap Bangun Waste to Energy di TPA Cipeucang

Aktivitas Pemerintahan, Edukasi, Pemerintah Pusat19/11/2025

Mengenal Redenominasi Rupiah: Tujuan, Manfaat, dan Risiko yang Perlu Diwaspadai

«
1
…
4
5
6
7
8
…
29
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.