Jakarta, Nusantara Info: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan penolakannya terhadap wacana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai langkah menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada subsidi energi.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said kepada wartawan di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Fokus pada Ketepatan Sasaran, Bukan Pemangkasan
Said menilai persoalan utama dalam subsidi energi bukan pada besaran anggaran, melainkan pada ketidaktepatan sasaran distribusi. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem penyaluran agar benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan teknologi biometrik, seperti sidik jari atau pemindaian retina, guna memastikan subsidi LPG 3 kilogram hanya diterima oleh kelompok sasaran.
“Caranya, bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukan dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak,” jelasnya.
Data Ketidaktepatan Subsidi Masih Tinggi
Dalam pemaparannya, Said mengungkapkan bahwa realisasi subsidi saat ini masih jauh dari tepat sasaran. Dari total sekitar 8,6 juta penerima yang tercatat, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai benar-benar sesuai kriteria.
“Kalau mau tepat sasaran, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, tabung 3 kilogram itu hanya 5,4 juta cukup,” katanya.
Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembenahan distribusi lebih mendesak dibandingkan pemangkasan anggaran subsidi itu sendiri.
Jangan Bebani Rakyat di Tengah Tekanan Global
Said juga menyoroti dampak kenaikan harga energi global yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi subsidi bagi kelompok rentan.
“Kenapa kita mengotak-atik subsidi untuk orang miskin? Jangan dong,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus berpihak pada perlindungan sosial, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Opsi Penyesuaian pada BBM Non-Subsidi
Sebagai alternatif, Said menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga pada BBM non-subsidi yang memang mengikuti mekanisme pasar atau harga keekonomian. Meski demikian, ia tetap mengingatkan pentingnya kalkulasi matang terhadap dampak inflasi.
“Kalau mau diotak-atik, yang sudah dijual di pasar ke harga keekonomian itu lebih masuk akal. Itu pun harus dihitung dampak inflasinya,” terangnya.
Ia menekankan bahwa kenaikan harga energi memiliki efek berantai terhadap berbagai sektor, sehingga keputusan apa pun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Antara Disiplin Fiskal dan Perlindungan Sosial
Perdebatan mengenai subsidi energi kembali mengemuka di tengah tekanan terhadap APBN akibat fluktuasi harga minyak dunia. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga kesehatan fiskal, namun di sisi lain harus memastikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga.
Sikap Banggar DPR ini menegaskan bahwa arah kebijakan subsidi ke depan tidak hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi dan stabilitas sosial ekonomi.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan sekadar mengurangi beban subsidi, melainkan memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)
