Bappenas Beri Sinyal Perpindahan Ibu Kota Negara Berlanjut, Kemenhub Tingkatkan Kompetensi SDM Untuk IKN

Jakarta (12/1/2021): Pekan ini muncul sinyal dari Bappenas bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tetap dilanjutkan. Sementara itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan menggelar kuliah umum secara virtual yang isinya antara lain menyatakan dalam rangka mewujudkan IKN dengan konsep sustainable mobility disiapkan SDM perhubungan yang kompeten.

Sinyal dari Bappenas terlihat manakala menyinggung soal pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang terkontraksi sebesar -2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 sebesar -2,19 persen (year on year). Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka -2,0 persen.

Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan bahwa untuk mengembalikan status Indonesia menjadi Upper Middle Income Country pada 2022, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen per tahun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp5.817,3—Rp5.912,1 triliun. Sementara itu, realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp 4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. Dengan demikian, pada 2021, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 919,52—1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5—5,5 persen.

Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran IKN. Pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2 persen basis poin rata-rata per tahun, dan menambah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1 persen basis poin rata-rata per tahun. Pembangunan IKN juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2–1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.

“Sekarang kita memberikan business opportunity bagi swasta di IKN tapi ada syaratnya, pandemi harus kita kendalikan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seperti dikutip dari bappenas.go.id

Pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat diatasi, yaitu dengan menurunkan positivity rate dan menahan laju pertambahan kasus agar angka reproduksi virusnya (Rt) menjadi 0.9.

Apa yang dikemukakan Menteri Suharso dalam Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas pada Selasa (9/2) itu menjadi penegasan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menteri menyatakan rencana pembangunan akan dilanjutkan usai pandemi COVID-19 terkendali.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan keseluruhan di ibu kota baru diperkirakan sekitar Rp 500 triliun hingga 2024. Sedangkan untuk kebutuhan pembangunan perumahan, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 330 triliun hingga 2045. Hingga tahun 2024, diperkirakan menelan hingga Rp 80 triliun karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke ibu kota baru.

Bak gayung bersambut, Kemenhub pun menyiapkan SDM untuk IKN tersebut. Saat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) menggelar Kuliah Umum secara virtual pada Rabu (10/2/2021), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Umiyatun Hayati Triastuti menyampaikan bahwa di awal masa kepemimpinan periode kedua Presiden mengungkapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan. Dengan konsep Ibu Kota yang mencerminkan Bhineka Tunggal Ika serta smart city, green city, serta sustainable city.

“Dalam mewujudkan IKN dengan konsep sustainable mobility dibutuhkan SDM yang kompeten, khususnya di bidang transportasi untuk bisa mewujudkan konektivitas di IKN di mana masyarakat diharapkan menggunakan angkutan umum untuk mobilitas sehari-harinya,” ungkap Hayati. Kuliah umum itu merupakan salah satu kegiatan untuk mencetak SDM yang kompeten. (*)