Tangerang Selatan, Nusantara Info: Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat pengawasan lalu lintas hewan untuk mencegah penyebaran penyakit ternak dengan menggandeng pemerintah daerah (Pemda) melalui sistem layanan digital. Langkah ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia.
Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean mengatakan integrasi sistem digital ini akan menghubungkan data dan dokumen lalu lintas hewan antara karantina dan Pemda secara terpadu.
“Kita sepakat melakukan kolaborasi teknis dan sistem layanan digital. Semua dokumen hewan yang akan dilalulintaskan tercatat secara digital. Ini model pertama di Indonesia,” kata Sahat saat peluncuran di Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (16/9/2025).
Menurut Sahat, kolaborasi ini diharapkan mampu menyelaraskan data komoditas ternak domestik maupun impor sehingga pergerakan hewan dapat dipantau akurat. Dengan sistem ini risiko penyebaran penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) bisa diminimalisir.
Selain itu, Barantin juga akan menggandeng akademisi untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terkait biosekuriti dan vaksinasi.
“Kita akan edukasi pelaku usaha agar patuh regulasi. Kadang mereka perlu penjelasan ilmiah juga,” imbuh Sahat.
Sahat memastikan target nasional digitalisasi sistem ini dijadwalkan rampung pada tahun depan. Salah satu provinsi yang telah menyatakan kesiapan adalah Banten.
“Tahun depan seluruhnya harus terkoneksi. Tahun ini kita komunikasikan dulu. Dengan sistem ini, kita bisa lebih mudah memantau,” jelasnya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid menegaskan kesiapannya dalam mendukung sistem pengawasan digital ini.
“Kami, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten, siap. Pemda adalah hulunya. Rekomendasi kami keluarkan, dan tahun depan akan langsung terkoneksi. Semua layanan berbasis digital dan dipastikan tidak berbayar,” kata Agus.
Menurutnya, Pemprov Banten telah menyiapkan infrastruktur teknis dan sumber daya manusia untuk mendukung sistem One Data sebagai tulang punggung kolaborasi. Dengan sistem ini, data rekomendasi Pemda akan terhubung langsung ke sistem karantina sehingga proses di bandara menjadi lebih cepat dan efisien.
Agus menambahkan bahwa sistem ini menjadi wujud transparansi dan efektivitas pemerintahan daerah.
“Transparansi adalah kunci. Semua berawal dari data yang kami bangun secara terbuka. Sistem ini akan membuat kerja kita lebih efektif dan efisien,” tutupnya. (*)
