Jayapura (4/8/2022): Tim Bank Indonesia melakukan kunjungan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura, Rabu (3/8/2022).
Kunjungan tersebut terkait partisipasi KSOP Kelas II Jayapura pada kegiatan Liaison 2021. Pada kesempatan itu, Tim Bank Indonesia membahas kondisi usaha sektor angkutan laut 2022.
Asisten Direktur Tim Implementasi Kebijakan Daerah Provinsi Papua, Tohap B Hutabarat mengatakan, hal tersebut perlu dibahas karena menjadi masukan dalam perumusan kebijakan.
Sementara itu, Plt. Kepala KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid memaparkan beberapa informasi data terbaru bagi Tim Bank Indonesia, di antaranya tentang usaha jasa terkait kepelabuhanan, Tol Laut Papua, kegiatan pendampingan dan sosialisasi keselamatan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan di beberapa kabupaten, seperti di Kabupaten Yahukimo.
“Sesuai PM 76 Tahun 2018, wilayah kerja KSOP Kelas II Jayapura terbagi menjadi empat, yaitu Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Holtekamp, Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Demta. Khusus untuk usaha jasa terkait kepelabuhanan di Jayapura, terdapat delapan jenis usaha jasa kepelabuhan yang kini berjalan dari 14 usaha jasa kepelabuhan yang ada di Indonesia. Usaha jasa terkait kepelabuhan yang terdapat di Jayapura saat ini adalah sembilan perusahaan pelayaran, satu perusahaan keagenan kapal, sembilan perusahaan bongkar muat, 31 perusahaan jasa transportasi, satu perusahaan tally mandiri, dua Terminal Khusus/Tersus dan satu Terminal untuk Kepentingan Sendiri/TUKS dan dua koperasi TKBM yang berada di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Depapre, dan saat ini sedang proses pengembangan pendirian usaha jasa Depo Peti Kemas dan Pengelolaan Terminal Peti Kemas. Jumlah usaha jasa terkait kepelabuhanan sampai pada Juli tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021,” ungkapnya.
Dalam penerapan aturan, saat ini terdapat penambahan regulasi dalam syarat pengelolaan usaha jasa terkait angkutan di perairan, sektor kepelabuhanan dan bisnis pelayaran di wilayah kerja KSOP Kelas II Jayapura, yaitu menerapkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Implementasi UU Otonomi Khusus Papua, yaitu mengedepankan kontekstual hadirnya Orang Asli Papua dalam penyelenggaraan Business Shipping.
“Selain itu, juga diharapkan memiliki implikasi pada efektivitas program pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, CSO serta masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tambah Willem.
Lebih lanjut Willem menjelaskan, bahwa terkait penyelenggaraan layanan Tol Laut mengalami peningkatan, di mana saat ini sudah melayani 12 trayek di wilayah Papua dan Papua Barat, total 34 trayek yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2022.
“Layanan Tol Laut di Papua dan Papua Barat menyinggahi 30 Pelabuhan singgah dan tujuh pelabuhan pangkal dengan model pengembangan salah satu sebagai Pelabuhan Hub, yaitu Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura yang saat ini dalam pengembangan sebagai hub di utara Papua,” jelasnya.
Dalam kunjungan ini turut hadir tim kegiatan Liaison 2022 Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Asisten Direktur Tim Implementasi Kebijakan Daerah Provinsi Papua Darmawan Tohap B Hutabarat, Manajer Fungsi Data Statistik dan Ekonomi Keuangan Provinsi Papua Rivky Rasyid, Asisten Manajer Fungsi Data Statistik dan EKonomi Keuangan Provinsi Papua Angga N. Pradana, serta Tim dari KSOP Kelas II Jayapura mendampingi Plt Kepala KSOP Kelas II Jayapura yaitu Kasubag TU Theresia Londong, PH. Kasi SHK Daniel Ronsumbre, Tim Ahli Penyusun Rencana Induk Pelabuhan Semuel Yabes Nenobais, Ketua Tim Pemaduan Piethein Manuaron, Tim Teknis Usaha Jasa Terkait Jan Imbiri, Pembina TKBM Markus Uruwatuw dan Marine Inspector Capt. Ghersom Picanusa. (*)
