Kolombo, Nusantara Info: Pemerintah Sri Lanka resmi memberlakukan kebijakan empat hari kerja dalam sepekan bagi institusi pemerintah sebagai langkah darurat menghadapi krisis energi yang dipicu gangguan pasokan global. Kebijakan tersebut diambil di tengah kekhawatiran konflik di Timur Tengah akan berlangsung lama dan semakin mengganggu distribusi minyak dunia.
Media Channel News Asia melaporkan pada Selasa (17/3/2026), keputusan itu diumumkan sehari sebelumnya setelah rapat darurat yang dipimpin Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. Pemerintah menetapkan seluruh kantor pemerintah hanya beroperasi empat hari dalam sepekan mulai Rabu (18/3/2026), dengan hari Rabu ditetapkan sebagai hari libur nasional sementara.
Komisioner Jenderal Layanan Esensial, Prabath Chandrakeerthi, menyatakan kebijakan tersebut juga berlaku bagi sektor pendidikan, termasuk sekolah dan universitas. Pemerintah bahkan mendorong sektor swasta mengikuti langkah serupa guna menekan konsumsi bahan bakar secara nasional.
Menurut Chandrakeerthi, keputusan ini bersifat terbuka tanpa batas waktu dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi energi global. Ia menegaskan pemerintah berupaya mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan untuk menghemat BBM yang semakin terbatas.
Dalam rapat darurat tersebut, Presiden Dissanayake menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi skenario terburuk di tengah ketidakpastian geopolitik. Pemerintah diminta mengambil langkah preventif sebelum kondisi energi nasional memasuki fase kritis.
Gangguan pasokan energi global saat ini dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang telah memasuki pekan ketiga. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran semakin memperparah situasi karena jalur strategis tersebut dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Hambatan distribusi di kawasan itu berdampak langsung pada negara-negara yang bergantung pada impor energi, termasuk Sri Lanka.
Meski sebagian besar sektor diliburkan pada hari Rabu, layanan esensial seperti rumah sakit, pelabuhan, keamanan, dan layanan darurat tetap beroperasi normal. Pemerintah juga menangguhkan berbagai kegiatan seremonial serta mendorong aparatur sipil negara bekerja dari rumah untuk mengurangi penggunaan transportasi.
Sebagai negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor minyak, Sri Lanka menghadapi risiko tinggi ketika rantai pasokan global terganggu. Sejak pekan lalu, pemerintah telah menerapkan pembatasan distribusi BBM secara ketat. Setiap kendaraan pribadi hanya diperbolehkan membeli maksimal 15 liter per pekan, sementara transportasi umum mendapat alokasi hingga 200 liter guna menjaga mobilitas masyarakat.
Pemerintah memperkirakan cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar enam minggu ke depan. Jika gangguan pasokan berlanjut atau semakin memburuk, Sri Lanka berpotensi menghadapi krisis energi yang lebih dalam.
Selama ini, Sri Lanka mengimpor produk minyak olahan dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, sementara pasokan minyak mentah berasal dari kawasan Timur Tengah. Ketergantungan tinggi terhadap impor membuat negara tersebut sangat rentan terhadap gejolak geopolitik dan fluktuasi harga energi global.
Kebijakan empat hari kerja ini menjadi salah satu langkah drastis pemerintah untuk menekan konsumsi energi sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi domestik. Namun, dampak jangka panjang terhadap produktivitas, sektor pendidikan, dan aktivitas bisnis masih menjadi perhatian, terutama jika krisis energi berlangsung lebih lama dari perkiraan. (*)
