Mappi, Nusantara Info: Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI kembali menyalurkan dana desa tahun anggaran 2025 kepada seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. Tahun ini, total alokasi dana desa untuk Mappi mencapai Rp167,73 miliar, yang akan dibagikan ke 162 desa di kabupaten tersebut.
Dari total tersebut, sebanyak 63 desa tercatat menerima dana desa dengan nilai yang mendekati atau bahkan melebihi Rp900 juta per desa. Angka ini menandakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah-wilayah yang masih tergolong tertinggal, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Fokus Pemerintah pada Pemerataan dan Pemberdayaan Desa
Alokasi dana ini sejalan dengan amanat UU Desa yang menekankan pentingnya pembangunan dari pinggiran. Kabupaten Mappi, dengan medan geografis yang menantang dan infrastruktur yang masih terbatas, menjadi prioritas penerima dana besar untuk memastikan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal, dapat berjalan.
Namun demikian, besarnya dana yang dikucurkan juga menimbulkan tanggung jawab serius dalam pengawasan dan pelaporan. Transparansi dan efektivitas pemanfaatan dana desa kembali menjadi sorotan. Pemerintah daerah bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan masyarakat sipil perlu memastikan bahwa anggaran ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga desa.
Berikut daftar 10 dari 63 desa di Kabupaten Mappi yang mendapatkan alokasi dana desa 2025 mencapai atau mendekati Rp900 juta hingga hampir Rp1 miliar:
- Tarwa – Rp998.093.000
- Bifo – Rp997.997.000
- Kogir – Rp997.523.000
- Masin – Rp996.630.000
- Bosma – Rp996.163.000
- Amazu – Rp992.110.000
- Yangpop – Rp990.583.000
- Sene – Rp989.774.000
- Yeloba – Rp989.141.000
- Kotup – Rp986.779.000
(Selengkapnya dapat dilihat di akhir artikel.)
Antisipasi Potensi Penyimpangan
Besarnya nominal dana desa yang diterima desa-desa di Mappi juga mengundang perhatian publik. Di sejumlah daerah lain di Indonesia, dana desa kerap menjadi celah penyalahgunaan dan korupsi jika tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, transparansi penggunaan dana, partisipasi warga, serta penguatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Besarnya dana desa yang diterima setiap kampung di Mappi adalah amanah yang harus dijaga. Kami sangat sadar bahwa perhatian publik begitu besar terhadap penggunaan dana ini, dan kami pun tidak ingin Mappi menjadi contoh buruk akibat penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, saya tekankan pentingnya transparansi, pelibatan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat kampung dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan berorientasi hasil,” ujar Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu.
Jika dikelola dengan tepat, dana desa ini berpotensi mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas lokal di pedalaman Papua Selatan.
“Jika dikelola dengan benar, dana desa bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga peluang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan dasar, dan mengangkat harkat hidup masyarakat adat di wilayah-wilayah pedalaman Papua Selatan. Komitmen kita adalah memastikan setiap rupiah memberi dampak nyata bagi rakyat,” pungkas Bupati Kristosimus.
>> Lihat daftar lengkap 63 desa penerima dana desa Rp900 jutaan di Kabupaten Mappi [di sini] <<
Untuk informasi detail dan monitoring penggunaan dana, masyarakat dapat mengakses laman resmi https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Papua-Selatan.pdf . (*)
