NUSANTARA UPDATE

Dirjen Bina Keuda Fatoni: Dana BTT Bisa Dipakai untuk Berbagai Keperluan Mendesak Delapan Permata Mahkota Louvre Dicuri, Mahkota Napoleon Raib! Gubernur Fakhiri Tegaskan ASN Papua Wajib Layani Masyarakat Tanpa Pungutan Sandra Dewi Ajukan Keberatan, Minta Aset Miliknya Dikembalikan Purbaya Siap Naikkan TKD, Tapi Kepala Daerah Harus Penuhi Syarat Ini!

20/10/2025

Dirjen Bina Keuda Fatoni: Dana BTT Bisa Dipakai untuk Berbagai Keperluan Mendesak

[Baca Berita]

20/10/2025

Purbaya Siap Naikkan TKD, Tapi Kepala Daerah Harus Penuhi Syarat Ini!

20/10/202520/10/2025

Mendagri Tito Minta Pemda OptimalkanTujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

20/10/2025

BLT Kesra Jadi Angin Segar Bagi Rakyat, Warga Ucapkan Terima Kasih untuk Presiden Prabowo

19/10/202520/10/2025

Mensos Saifullah Yusuf dan Seskab Kunjungi Sekolah Rakyat Tangsel, Sekda Bambang: Masyarakat Patut Bangga

Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan tegas kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ketahuan nongkrong bergerombol di Starbucks. Kejadian ini terungkap dari laporan seorang wiraswasta melalui layanan pengaduan “Lapor Pak Purbaya” via WhatsApp, yang baru diluncurkan pada Rabu (15/10/2025). Dalam laporan yang dibacakan Purbaya, sejumlah pegawai DJBC lengkap dengan seragam dinas melakukan rapat informal di Starbucks, ditemani aparat berbaju preman dan beberapa orang lainnya. Aktivitas mereka berlangsung dengan suara keras hingga mengganggu pengunjung lain. “Yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana, mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil gimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak. Saya risih lihat bergrombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai,” jelas Purbaya menirukan pengaduan tersebut di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Merespons laporan ini, Purbaya langsung geram. Sebelumnya, ia telah beberapa kali mengancam akan memecat pegawai DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyimpang dari tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kenyataannya, masih ada pegawai yang mengabaikan peringatan tersebut. “Walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka tidak peduli, dianggapnya saya main-main,” ucap Purbaya. Purbaya menegaskan, setiap laporan melalui “Lapor Pak Purbaya” yang disertai nama lengkap dan alamat akan ditindaklanjuti secara serius. “Ini lengkap tempatnya, alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar,” ucapnya. Selain itu, Purbaya juga menekankan, jika ada kasus serupa ditemukan lagi, pegawai akan langsung dipecat. “Hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gue akan pecat. Masa nongkrong di Starbucks, berpakaian seragam? Enggak kira-kira lu,” tegasnya. Menteri Keuangan mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kelakuan pegawai DJBC maupun DJP yang tidak sesuai tugas melalui layanan “Lapor Pak Purbaya”, nomor WhatsApp 0822-4040-6600. Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan segala bentuk penyimpangan, termasuk pegawai yang mengabaikan tanggung jawabnya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Purbaya memperbaiki kinerja DJP dan DJBC sebagai ujung tombak penerimaan negara. Sejak diluncurkan hingga Jumat (17/10/2025), layanan pengaduan ini telah menerima 15.933 pengaduan, dengan 13.285 pengaduan sedang diverifikasi. Dengan langkah tegas ini, Purbaya berharap disiplin ASN meningkat dan masyarakat merasa dilayani dengan baik. "Kalau laporannya bagus-bagus terus tapi kenyataannya begini, kita minta masyarakat masukkan laporan supaya bisa dibetulkan pelan-pelan," tutup Purbaya. (*)

18/10/202518/10/2025

ASN DJBC Nongkrong di Starbucks, Purbaya Siap Pecat Pegawai Nakal

17/10/2025

BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG di SMAN 1 Yogyakarta Setelah 426 Siswa Alami Diare

17/10/2025

Prabowo Ubah Regulasi, WNA Kini Bisa Pimpin BUMN

Dirjen Bina Keuda Fatoni: Dana BTT Bisa Dipakai untuk Berbagai Keperluan Mendesak

Purbaya Siap Naikkan TKD, Tapi Kepala Daerah Harus Penuhi Syarat Ini!

Mendagri Tito Minta Pemda OptimalkanTujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

BLT Kesra Jadi Angin Segar Bagi Rakyat, Warga Ucapkan Terima Kasih untuk Presiden Prabowo

Mensos Saifullah Yusuf dan Seskab Kunjungi Sekolah Rakyat Tangsel, Sekda Bambang: Masyarakat Patut Bangga

Kategori: Pemerintah Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat19/01/202319/01/2023

Rakornas Kepala Daerah Ditutup, Kemendagri Minta Daerah Bangun Konsolidasi Pengendalian Inflasi

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat19/01/2023

Presiden Jokowi Apresiasi Kabupaten Sumedang Dalam Tangani Stunting

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat19/01/2023

Hadapi Tantangan Global 2023, Pemerintah Tingkatkan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Pengawasan

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/01/2023

Dibuka Presiden, Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Ikhtiar Kuatkan Ekonomi serta Kendalikan Inflasi

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/01/202317/01/2023

Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat17/01/202317/01/2023

Presiden Jokowi Instruksikan Tindak Lanjut Rekomendasi Terkait Pelanggaran HAM Berat

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat16/01/2023

KSP Kawal Implementasi Hasil KTT G20

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat14/01/2023

Perkuat Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, Kemendagri Bakal Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat12/01/202312/01/2023

Menkominfo Dorong Ketersediaan STB Dengan Harga Terjangkau

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat11/01/2023

Presiden Tegaskan Upaya Pemerintah Agar Pelanggaran HAM Berat Tidak Terjadi Lagi

[Baca Berita]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

NUSANTARA TERKINI

Headlines

Kategori: Pemerintah Pusat

Rakornas Kepala Daerah Ditutup, Kemendagri Minta Daerah Bangun Konsolidasi Pengendalian Inflasi

Presiden Jokowi Apresiasi Kabupaten Sumedang Dalam Tangani Stunting

Hadapi Tantangan Global 2023, Pemerintah Tingkatkan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Pengawasan

Dibuka Presiden, Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Ikhtiar Kuatkan Ekonomi serta Kendalikan Inflasi

Kendalikan Inflasi, Presiden Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar

Presiden Jokowi Instruksikan Tindak Lanjut Rekomendasi Terkait Pelanggaran HAM Berat

KSP Kawal Implementasi Hasil KTT G20

Perkuat Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, Kemendagri Bakal Gelar Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

Menkominfo Dorong Ketersediaan STB Dengan Harga Terjangkau

Presiden Tegaskan Upaya Pemerintah Agar Pelanggaran HAM Berat Tidak Terjadi Lagi

BACA BERITA DI GOOGLE NEWS