NUSANTARA UPDATE

Sinergi KUPP Korido–Kejari Biak Perkuat Konektivitas Transportasi Laut Wilayah 3TP di Kawasan Pasifik Buron Setahun, Terpidana Cabul Anak di Tangsel Ditangkap di Tegal First Class Garuda Indonesia di Ujung Tanduk, Tinggal 1 Pesawat Aktif dan Tiket Tak Bisa Dipesan Sudah Disepakati, Tapi Kapan? 8.205 PPPK Paruh Waktu Masih Menunggu Realisasi Pemkab Tangerang Oakwood Yogyakarta Segera Dibuka, Akomodasi Modern di Pusat Kota

09/04/2026

95 Persen Dana Otsus Papua Sudah Cair, Wamendagri Ribka Targetkan Tuntas Pekan Ini

[Baca Berita]

09/04/202608/04/2026

Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Prabowo Janji Antrean Lebih Singkat

08/04/202608/04/2026

Cegah Kebocoran Subsidi, DPR Usulkan Pembelian LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari

BBM Subsidi Tak Naik hingga 2026, Menkeu Purbaya: Demi Jaga Daya Beli Rakyat

08/04/202608/04/2026

BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Menkeu Purbaya: Demi Jaga Daya Beli Rakyat

08/04/2026

Kemendagri Dampingi NTT Tekan Belanja Pegawai, PPPK Dipastikan Berlanjut

08/04/202608/04/2026

Pemulihan Pascabencana Aceh Melesat, Safrizal ZA: 92 Persen Lumpur Tertangani dan Layanan Publik Hampir Normal

08/04/202608/04/2026

Program MBG Jadi Mesin Ekonomi Baru, Purbaya: Serap 1 Juta Tenaga Kerja

07/04/202607/04/2026

Dirjen Keuda Pimpin Rakor di NTT, Tekankan Pengendalian Belanja Pegawai dan Kepastian PPPK

95 Persen Dana Otsus Papua Sudah Cair, Wamendagri Ribka Targetkan Tuntas Pekan Ini

Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Prabowo Janji Antrean Lebih Singkat

Cegah Kebocoran Subsidi, DPR Usulkan Pembelian LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari

BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026, Menkeu Purbaya: Demi Jaga Daya Beli Rakyat

Kemendagri Dampingi NTT Tekan Belanja Pegawai, PPPK Dipastikan Berlanjut

Kategori: Pemerintah Pusat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat21/11/2025

Dirjen Bina Adwil Minta Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat21/11/2025

Purbaya Buka Suara soal Rencana Kenaikan Gaji ASN: Sedang Kami Pertimbangkan

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat21/11/2025

Kasus Korupsi Pajak 2016–2020: Kejagung Cegah Mantan Dirjen Pajak dan 4 Orang Lainnya ke Luar Negeri

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan Peternakan Sapi Perah 500 Ribu Hektare untuk Pastikan Ketersediaan Susu MBG

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

Defisit APBN per 31 Oktober 2025 Capai Rp479,7 Triliun, Purbaya: Kondisi Tetap Terkendali

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

Respons Cepat Longsor Majenang: Mendagri Serahkan 4 Tenda Posko ke Pemkab Cilacap

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

RUU Perampasan Aset Menunggu Giliran, DPR Maksimalkan Penyelesaian KUHP dan KUHAP

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/2025

Pembangunan Rusun IKN Dikebut: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp382,5 Miliar Lewat APBN 2026

[Baca Berita]

Jakarta, Nusantara Info: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). Pengesahan ini dilakukan setelah melalui pembahasan panjang antara Komisi III DPR dan pemerintah. KUHAP baru akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, beriringan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan sebelumnya. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Hadir pula Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Sebanyak 242 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat tersebut. Pada awal rapat, Puan mempersilakan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi KUHAP. Komisi III dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembahasan RKUHAP naik ke tingkat II pada Kamis (13/11/2025). Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk pengesahan revisi KUHAP. Secara bulat, seluruh fraksi menyatakan setuju. “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan. “Setuju,” jawab para anggota Dewan serentak, sebelum palu persetujuan diketuk. Berlaku Serentak dengan KUHP pada 2 Januari 2026 Menkumham Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya KUHP yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 1 Tahun 2023. “Dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materiil dan formilnya, dua-duanya sudah siap,” ujarnya. Supratman juga menyoroti masa transisi yang dinilai sudah cukup untuk mempersiapkan implementasi KUHAP di berbagai institusi penegak hukum. Partisipasi Publik Disebut Paling Luas Pemerintah mengeklaim penyusunan KUHAP baru ini melibatkan partisipasi publik secara luas. Menurut Supratman, pembahasan dilakukan dengan mengundang fakultas hukum dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia melalui berbagai forum, termasuk diskusi virtual. “Belum pernah ada undang-undang yang dilakukan meaningful participation seperti halnya dengan KUHAP,” ujarnya. Ketua DPR Puan Maharani juga menegaskan bahwa revisi KUHAP telah menerima lebih dari 130 masukan publik dalam proses pembahasannya sejak 2023 dan menjelajahi berbagai daerah untuk menjaring aspirasi. Ada Penolakan, Pemerintah Sebut Hal Wajar Meski demikian, Supratman tak menampik masih adanya penolakan dari sejumlah pihak terhadap KUHAP baru. Namun menurutnya, kritik tersebut wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Ia menekankan bahwa KUHAP hasil revisi ini memuat sejumlah prinsip penting, antara lain: • Penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) • Penerapan restorative justice • Perluasan objek praperadilan untuk mengurangi potensi kesewenang-wenangan • Perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas “Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasa. Tapi KUHAP kali ini sangat memprioritaskan HAM, restorative justice, dan perluasan praperadilan,” ucap Supratman. Banyak Aturan Diperbarui Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan bahwa KUHAP baru akan resmi berlaku pada 2 Januari 2026. “Undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026,” ujarnya. Puan juga mengatakan revisi KUHAP membawa banyak pembaruan penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional. (*)

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat20/11/202520/11/2025

Revisi KUHAP Resmi Disahkan DPR, Berlaku 2 Januari 2026 Bersamaan dengan KUHP Baru

[Baca Berita]

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat19/11/2025

Daur Ulang dan Brand Lokal, Strategi Pemerintah Atasi Pakaian Bekas Impor

[Baca Berita]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

NUSANTARA TERKINI

Headlines

Kategori: Pemerintah Pusat

Dirjen Bina Adwil Minta Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Purbaya Buka Suara soal Rencana Kenaikan Gaji ASN: Sedang Kami Pertimbangkan

Kasus Korupsi Pajak 2016–2020: Kejagung Cegah Mantan Dirjen Pajak dan 4 Orang Lainnya ke Luar Negeri

Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan Peternakan Sapi Perah 500 Ribu Hektare untuk Pastikan Ketersediaan Susu MBG

Defisit APBN per 31 Oktober 2025 Capai Rp479,7 Triliun, Purbaya: Kondisi Tetap Terkendali

Respons Cepat Longsor Majenang: Mendagri Serahkan 4 Tenda Posko ke Pemkab Cilacap

RUU Perampasan Aset Menunggu Giliran, DPR Maksimalkan Penyelesaian KUHP dan KUHAP

Pembangunan Rusun IKN Dikebut: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp382,5 Miliar Lewat APBN 2026

Revisi KUHAP Resmi Disahkan DPR, Berlaku 2 Januari 2026 Bersamaan dengan KUHP Baru

Daur Ulang dan Brand Lokal, Strategi Pemerintah Atasi Pakaian Bekas Impor

BACA BERITA DI GOOGLE NEWS