Cegah Korupsi, Pj Gubernur Fatoni Tekankan Transparansi dan Inovasi di Papua

Bagikan

Cegah Korupsi, Pj Gubernur Fatoni Tekankan Transparansi dan Inovasi di Papua
Pj Gubernur Papua Agus Fatoni, Foto: Humas Pemprov Papua

Jayapura, Nusantara Info: Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, hingga tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penertiban Aset, Optimalisasi Pajak Daerah, MCSP, dan PBJ Strategis Pemerintah se-Papua, Kamis (10/7/2025) di Jayapura.

Fatoni menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dimulai dari pencegahan. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pelaksanaan program Monitoring, Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemberantasan korupsi tidak hanya dengan penindakan, tapi juga pencegahan. Kita ingin menutup semua ruang terjadinya korupsi,” tegasnya.

Selain penguatan pengawasan, Fatoni juga memberi perhatian khusus pada penertiban dan optimalisasi aset daerah. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di Papua memberikan atensi penuh terhadap pengelolaan aset, termasuk proses pemindahan dari provinsi induk ke daerah-daerah baru.

“Saya dengar Papua Tengah sudah 100 persen. Untuk Papua Selatan dan Papua Pegunungan kita harapkan tuntas tahun ini juga,” ujarnya.

Dorong PAD dan Inovasi Daerah

Fatoni juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperbaiki tata kelola dan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pendapatan agar lebih proaktif dan inovatif.

“Saya minta OPD yang punya target pendapatan untuk betul-betul mengoptimalkan capaian. Salah satu sumber PAD terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.

Dalam penutupan sambutannya, Fatoni mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan daerah yang transparan, berintegritas, dan kompak dalam semangat anti-korupsi.

“Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu lembaga. Mari kita jaga kekompakan dan satu visi dalam membangun Papua yang lebih bersih dan bermartabat,” tutupnya. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait