Jakarta, Nusantara Info: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara menanggapi cibiran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai rendahnya penyerapan anggaran lembaganya hingga akhir kuartal III tahun 2025.
Ia menegaskan, angka tersebut tidak mencerminkan keseluruhan realisasi karena sebagian besar dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru bersumber dari kontribusi masyarakat, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Program utama MBG memang banyak menggunakan dana masyarakat, terutama untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Dadan dalam forum “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth” di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dana Masyarakat Capai Rp54 Triliun
Dadan mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 27 ribu SPPG yang telah mendaftar sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Total dana kontribusi dari masyarakat yang digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut telah mencapai Rp54 triliun.
“Jadi, dengan adanya 27 ribu SPPG yang sudah mendaftar, itu sudah kurang lebih Rp54 triliun tersendiri uang dari masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, dana APBN justru difokuskan untuk kebutuhan operasional harian dan distribusi makanan bergizi kepada peserta program.
“APBN-nya sendiri itu hanya digunakan untuk makan bergizinya, jadi baru menyerap Rp27,2 triliun. Sementara uang masyarakat yang sudah berkontribusi terhadap program MBG mencapai Rp54 triliun,” terang Dadan.
Kemenkeu Sebut Penyerapan Anggaran Rendah
Sebelumnya, Kementerian Keuangan dalam laporannya per 30 September 2025 menyebutkan bahwa BGN termasuk salah satu lembaga dengan tingkat penyerapan anggaran paling rendah.
Dari total outlook sebesar Rp116,6 triliun, realisasi anggaran BGN baru mencapai Rp19,7 triliun atau sekitar 16,9 persen.
Namun, Dadan membantah anggapan tersebut dengan menegaskan bahwa perhitungan Kemenkeu belum memperhitungkan pembaruan data terkini.
“Per hari ini (16 Oktober 2025), total penyerapan anggaran BGN sudah jauh lebih besar dibanding laporan Kemenkeu akhir September lalu,” jelasnya.
Ia menyebut, penyerapan anggaran kini sudah mencapai Rp27,2 triliun atau sekitar 38,4 persen dari outlook.
Kontribusi Masyarakat Jadi Kunci Program MBG
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa model pembiayaan MBG memang dirancang kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat melalui partisipasi mitra swasta serta komunitas lokal.
Dari 27 ribu SPPG yang mendaftar, sebanyak 11.918 sudah beroperasi penuh.
Menurutnya, seluruh bangunan SPPG tersebut merupakan hasil kontribusi mitra yang rata-rata mengeluarkan dana sekitar Rp2 miliar per unit.
“Jadi jangan salah paham, (penggunaan uang dalam program MBG) kebanyakan berasal dari masyarakat,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, partisipasi publik dalam membangun SPPG menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan gizi generasi muda.
MBG Didorong Jadi Program Nasional Berkelanjutan
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran yang menargetkan seluruh anak usia sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari.
Program ini diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan pelajar, serta memperkuat kemandirian pangan nasional.
Dadan memastikan bahwa BGN terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar penyaluran anggaran MBG berjalan efektif dan akuntabel.
“Yang penting bukan hanya serapan anggarannya, tapi manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Transparansi dan Partisipasi Jadi Kunci Keberhasilan
Menurut pengamat kebijakan publik, skema pembiayaan berbasis kolaborasi seperti yang diterapkan BGN dapat menjadi model baru pengelolaan program sosial di Indonesia.
Selama transparansi dan akuntabilitas dijaga, partisipasi masyarakat diyakini mampu mempercepat pencapaian target pembangunan gizi nasional.
Dengan total kombinasi dana masyarakat dan pemerintah mencapai lebih dari Rp80 triliun, program MBG disebut sebagai salah satu contoh paling nyata sinergi antara negara dan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. (*)
