Bandung (26/7/2023): Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Amran yang bertindak sebagai Sekretariat JIM Indonesia, menggelar agenda sidang 12th Meeting Joint Working Group on Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) on the Joint Demarcation and Survey of the International Boundary antara Indonesia (Kalimantan Utara) dan Malaysia (Sabah).
Laksamana Pertama TNI Dr. Sugeng Suryanto sebagai Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI sekaligus selaku Ketua Tim Teknik Survei dan Penegasan Batas Indonesia secara resmi membuka persidangan tersebut.
“Komitmen kami dari tim teknis kedua negara (RI-Malaysia) untuk menyelesaikan pekerjaan lapangan terkait segmen sungai Sinapad-Sesai di tahun 2023,” ujar Sugeng dalam sambutannya di Hotel Savoy Hanoman, Bandung (22/7/23).
Hadir dalam agenda persidangan yakni dari Tim Teknis Penegasan Batas Darat RI – Malaysia, di antaranya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Melalui persidangan JWG OBP ini bisa meraih kesepakatan dan pemahaman yang sama dalam penyelesaian permasalahan OBP (Outstanding Boundary Problems) di sektor timur perbatasan darat antara RI-Malaysia,” imbuh Sugeng.
Hasil Persidangan ini juga akan dilaporkan pada Persidangan Ke-49 Joint Indonesia Malaysia Boundary Technical Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between Indonesia Malaysia (IMT) yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Persidangan Ke 44 Joint Indonesia – Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between Malaysia and Indonesia (JIM) yang diketuai oleh Sekjen Kemendagri selaku Ketua Panitia Nasional.
Hal ini juga untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI ke Malaysia tanggal 7-8 Juni 2023 yang mana Kedua Pemimpin berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan OBP di Pulau Sebatik, OBP Sinapad-Sesai dan West Pillar Baru di Pulau Sebatik hingga Pilar AA2, serta isu-isu yang berkaitan dengan kawasan intertidal di timur Pulau Sebatik pada bulan Juni 2024.
Forum-forum persidangan ini sifatnya krusial karena terkait dengan penegasan batas RI-Malaysia yang berdampak pda sektor ekonomi, keamanan, kawasan dan lain-lain.
“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara (RI-Malaysia) terhadap penyelesaian OBP di berbagai sektor,” tutup Sugeng. (*)
