Aceh Tamiang, Nusantara Info: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Menurutnya, kondisi Aceh Tamiang memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakan yang ditimbulkan berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.
Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, dari hasil pantauan udara, Aceh Tamiang menunjukkan kondisi yang lebih berat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda. Dari udara tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain, baik di Sumatera Barat,” ujar Tito Karnavian saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).
Ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait lainnya terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menegaskan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat. Ia memastikan seluruh daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas, sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP yang dijual murah, bukan. Ini gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain dukungan logistik pangan, Tito Karnavian menyoroti keterbatasan Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak. Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi. Di samping itu, Mendagri juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung ke wilayah terdampak bencana.
Mendagri juga menekankan bahwa pembersihan lumpur harus menjadi prioritas utama, terutama di fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta perkantoran pemerintahan. Menurutnya, kehadiran negara harus terlihat nyata melalui kerja bersama seluruh unsur.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.
Terkait penanganan sektor perumahan, Mendagri meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci by name dan by address, baik kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hilang. Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait. (*)
