Semarang (10/7/2023): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan banyak desa yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memiliki sejumlah persoalan. Oleh karena itu, perlu upaya dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Adapun persoalan yang dihadapi adalah kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, angka kemiskinan di desa yang masih tinggi, pelayanan pada masyarakat belum optimal, dan kapasitas aparatur pemerintahan desa beragam.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes), Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam paparan berjudul Selayang Pandang Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (7/7/2023).
“Sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan desa, kepala desa dan aparatur desa di Jateng akan diikutsertakan dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Lokasi sasaran Program P3PD di Jateng ada di 26 kabupaten. Kepala Desa dan Aparatur Desa akan mendapatkan patihan dasar, penguatan BPD, penguatan kelembagaan posyandu, penguatan kerja sama desa, penguatan PKK, penguatan LKD/LAD, penerapan aplikasi keuangan desa bagi pemerintah desa, dan PAD PPBDes,” ungkap Dirjen Eko.
Program ini bertujuan untuk melatih aparatur pemerintahan desa supaya bisa membuat belanja desa berkualitas. Sebab, melalui belanja desa yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan. Dalam paparannya tersebut, Eko menguraikan tantangan pemerintahan dan pembangunan desa di Jateng. Tantangan itu adalah mewujudkan pemerintahan desa yang mampu menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dengan baik.
Selain itu, tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas perencanaan yang partisipatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. ”Dan penguatan peran BPD dan LKD dalam pembangunan desa,” ujar Eko.
Sejauh ini, Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3, 25 juta hektar dan penduduk 3,7 juta jiwa yang tersebar di 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 7.810 desa, dan 753 kelurahan. Sejak 2013-2022, Provinsi Jateng mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp 8, 4 triliun. (*)
