Jayapura (14/1/2022): Visi Indonesia menjadi poros maritim dunia sampai saat ini terus berkembang di seluruh wilayah nusantara, hal ini dibuktikan dengan percepatan pengembangan kawasan strategis dan potensi kemaritiman serta pengembangan wilayah 3TP (terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan) melalui Program Strategis Nasional seperti Tol Laut dan pengembangan pelabuhan yang terus meningkat dan berkembang di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, yakni Papua.
Hal ini terwujud dengan beroperasinya salah satu pelabuhan di utara Provinsi Papua, yaitu Pelabuhan Depapre yang akan menjadi Pelabuhan Hub Internasional untuk kawasan Indonesia Timur dalam menghadapi perdagangan dunia, khususnya di kawasan pasifik dan asia.
Dengan beroperasinya Pelabuhan Depapre tentu harus ditunjang dengan dukungan infrastruktur jalan serta jembatan yang saat ini belum diperbaiki dan dikembangkan.
Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Analisis Papua Strategis menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Review Percepatan Pengembangan Pelabuhan Depapre dan Infrastruktur Jalan Sentani – Depapre.
Dengan diselenggarakannya kegiatan FGD ini diharapkan dapat menjadi sarana review letak permasalahan terhambatnya proses penyelesaian pembangunan ruas jalan Sentani – Depapre yang telah memasuki 18 tahun semenjak perencanaan pembangunan pelabuhan dipersiapkan. Tujuan acara ini adalah untuk menjadi sarana indetifikasi, klarifikasi dan realisasi terhadap hambatan penyelesaian masalah pembangunan ruas jalan yang belum terselesaikan sehingga dapat segera mendorong pembangunan ruas jalan dapat segera dikerjakan dan dituntaskan pada tahun 2022 ini.
Dalam acara tersebut turut hadir sebagai narasumber Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Bupati Jayapura Mathius Awaitouw, Ketua Tim Dukungan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Setwapres, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Direktur Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua, Asisten II Provinsi Papua bersama SKPD/OPD Teknis Provinsi dan juga undangan peserta Kementerian Lembaga lainnya seperti Bappenas dan KPK.
Bupati Jayapura Mathius Awaitouw saat membuka acara tersebut menjelaskan sejarah singkat info grafis Pelabuhan Depapre.
“Pelabuhan ini pertama kali beroperasi pada tahun 1994 oleh tentara sekutu saat Perang Dunia II untuk menaklukkan tentara Jepang di Filipina. Kemudian berlanjut pada tahun 2021, Pelabuhan Depapre melayani perdana Tol Laut lintas Papua menggunakan KM Logistik Nusantara 2. Lalu pada awal tahun 2022, melayani dua kapal perintis, yakni KM Sabuk Nusantara 81 dan KM Sabuk Nusantara 29.
Lebih lanjut Bupati Mathius mengatakan, selain itu juga dilakukan pengembangan sumber daya ekonomi strategis, skenario jalur logistik pelabuhan hub internasional, koordinasi lima tahun terakhir yang terus berjalan sampai pada perkembangan ruas jalan Kemiri – Depapre yang masih dalam kondisi belum dibangun serta melakukan identifikasi permasalahan, sehingga FGD ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk pengerjaan ruas jalan Kemiri – Depapre pada tahun 2022.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, bahwa saat ini Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura Papua sebagai hub wilayah Indonesia bagian timur. Untuk itu, sejumlah persiapan harus dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis tersebut.
“Harapan kami seluruh pemangku kepentingan baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan unsur terkait lainnya, bersama-sama berperan aktif dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kinerja Pelabuhan Depapre,” kata Menhub.
Sejak awal tahun 2021, pelabuhan ini telah melayani rute baru tol laut yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya meningkatkan muatan balik dari timur ke barat.
“Papua memiliki potensi komoditi yang banyak sekali mulai dari ikan, rumput laut, kayu, dan lain sebagainya. Kalau ini diusahakan, akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua dan juga dapat mengoptimalkan kinerja kapal tol laut karena tidak ada muatan yang kosong,” ujar Menhub.
Ketua Analisis Papua Strategis Laus D.C Rumayom yang turut hadir dan juga sebagai moderator sangat mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah membangun Pelabuhan Depapre, baik sisi darat maupun laut sejak tahun 2015 sampai 2020 dengan total investasi sekitar Rp. 175 milyar menggunakan APBN.
Pembebasan lahan telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007 hingga 2013 dengan luas lahan 24,83 hektare dari total 74 hektar lahan yang dibutuhkan. Pekerjaan reklamasi juga telah dikerjakan dengan luasan sekitar 15,67 hektare. Diharapkan dengan pembangunan pelabuhan yang terus berjalan maka harus diikuti juga dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Provinsi Papua mengingat status jalan yang adalah jalan provinsi dan Pelabuhan Depapre masuk dalam RPJMN bahkan masuk Program Strategis Nasional Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid, yang turut hadir fisik saat FGD tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Pelabuhan Depapre ini akan terus dikembangkan, di antaranya adalah membang dermaga multipurpose seluas 150 x 25m, lapangan multipurpose III seluas 9900m², jalan kompleks 12m, drainase dan gorong-gorong, pos pemadam kebakaran 12 x 12m, reklamasi dan revetment area curah cair dan Ro-ro, pos keamanan III, gerbang, pagar pengaman, dermaga curah kering, gudang dan kantor operasional serta fasilitas penunjang lainnya.
“Pelabuhan Depapre memiliki letak yang strategis, yaitu berada di Teluk Tanah merah yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik yang dapat menjadi gerbang perdagangan internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik,” katanya.
Turut hadir Akademisi yang juga sebagai penanggap ahli Profesor Bambang Shergi Laksmono Guru Besar Universitas Indonesia, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden Teofransus Litaay, Plh. Direktur Regional III Bappenas Ika Retna Wulandary, Herlina Monim Ketua Komisi IV DPR Papua, Buyung Lalana Staf Khusus Menteri Perhubungan serta Tim Teknis Penyusun Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan KSOP Kelas II Jayapura Semuel Yabez Yermia dan Jan Imbiri. (*)
