Jayapura (27/11/2021): Pemberdayaan tenaga kerja Kabupaten Jayapura terus ditingkatkan bersamaan dengan dioperasikannya Pelabuhan Depapre.
Dalam sambutannya Bupati Jayapura yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Jayapura Timotius Demetouw bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan dan peningkatan ini yang telah berlangsung dua angkatan, dengan penyelenggaraan pertama di PIP Makassar dan kedua di Poltekpel Surabaya, ini adalah wujud komitmen Pemeritah Daerah dalam pemberdayaan tenaga kerja bagi sumber daya manusia maritim di pelabuhan dengan hadirnya Program Strategis Nasional Tol Laut di Pelabuhan Depapre.
Program Strategis Nasional Tol Laut yang terus berjalan dengan perkembangan pesat seiring dengan peningkatan supply demand perdagangan nasional dan lokal menuntut pelayanan prima bagi usaha jasa terkait di pelabuhan, termasuk dalam pelayanan jasa bongkar muat oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat dengan tenaga kerjanya.
KSOP Kelas II Jayapura sebagai penyelenggara pelabuhan yang memiliki tugas fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian di pelabuhan terus menggalakan fungsi keselamatan dan keamanan kerja bagi setiap stakeholders termasuk pemberdayaan SDM TKBM Pelabuhan. Sebagai korwil UPT Teknis Perhubungan Laut di wilayah Provinsi Papua, KSOP Kelas II Jayapura bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginisiasi program pelatihan dan peningkatan kompetensi dengan bekerjasama Politeknik Pelayaran Surabaya melakukan kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi TKBM untuk Koperasi Sinar Pau Depapre.
Dalam sambutannya, Kepala KSOP Kelas II Jayapura Capt. Roni mengatakan, pelatihan dan peningkatan kompetensi ini seiring dengan semangat Program Strategis Nasional Tol Laut yang telah menghadirkan sebuah kapal, yakni KM. Logistik Nusantara 2 yang berukuran besar dengan bobot 3.901 DWT dan kemampuan kapasitas daya angkut kontainer sampai 149,00 Teus yang telah berhasil masuk dan sandar di Pelabuhan Depapre dengan baik juga lancar pada 27 Januari 2021 lalu.
“Dengan adanya program Tol Laut yang telah menghadirkan KM Lognus 2 dan sandar di Pelabuhan Depapre ini tentu membutuhkan SDM Maritim yang andal dan berkompetensi dalam operasionalnya. Termasuk untuk pelayanan jasa bongkar atau TKBM. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kompetensi TKBM,” katanya.
Dalam pembukaan kegiatan tersebut turut hadir Bupati Jayapura Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Jayapura Timotius Demetouw, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Esau Awaitouw, Kabid Pelatihan Idris Taba, Kasi Pelatihan dan Sertifikasi Wulandari, Kasi Pemagangan Martinus Rante Tondok, Kasubdit PDU Bappeda, Staf Bappeda Apeng Sukaesih, Ketua Koperasi TKBM Sinar Pau Depapre Agustinus Nyaro, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura Willem Thobias Fofid, Direktur Politeknik Pelayaran Capt. Sugiono, serta para Wakil Direktur, Ketua LSP 1 dan para pejabat struktural serta fungsional dosen.
Sementara itu, Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya Capt. Sugiono dalam sambutannya menyampaikan, bahwa peserta pelatihan dan peningkatan ini diberikan pembelajaran teori serta praktek.
“Setelah teori dan praktek, mereka akan melakukan uji komptensi. Dengan demikian, kelulusannya akan mendapatkan sertifikat standard nasional dari BNSP dan sertifikat keterampilan dari Poltekpel Surabaya,” ujarnya.
Rancangan Pendirian Badan Usaha Pelabuhan
Pada beberapa hari sebelumnya juga telah diadakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pengawasan serta pelaksanaan izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal dan Pembetukan Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Depapre.
Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA dan perkembangan Industri Pelayaran Nasional yang semakin pesat akan berdampak pada pelayanan pelabuhan di setiap tahapan kegiatan, mulai dari pelayanan kapal, stevadoring, cargodoring, haulage trucking dan kegiatan distribusi logistik lainnya, di mana salah satunya yang sangat penting adalah pelayanan bongkar muat yang pelaksanaan penyelenggaraan bongkar muat barang dipengaruhi atau dikerjakan oleh tenaga kerja bongkar muat, mengingat keberadaan tenaga kerja bongkar muat mempengaruhi kinerja bongkar muat barang di pelabuhan.
Kepala KSOP Kelas II Jayapura Capt. Roni menjelaskan, bahwa hal ini menuntut diperlukannya pengembangan sumber daya manusia Tenaga Kerja Bongkar Muat yang profesional dan terampil dalam melakukan pelayanan jasa kerja bongkar muat, baik di atas kapal dan pelabuhan bahkan sampai ke gudang, depo-depo dan gerai maritim/logistik yang ada.
Kehadiran Badan Usaha Pelabuhan, menurut Capt. Roni dapat memberikan peluang investasi yang semakin terbuka bagi pengembangan daerah Pelabuhan Depapre ke depannya yang memiliki Hinterlandnya mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan beroperasinya Pelabuhan Depapre merancang Peraturan Daerah untuk dapat meningkatkan layanan Pelabuhan Depapre dengan konsep percepatan program pendirian Badan Usaha Pelabuhan atau BUP.
Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan, Willem Thobias Fofid menambahkan, bahwa keberadaan Badan Usaha Pelabuhan/BUP ke depannya diikuti dengan Pelatihan TKBM dan ini merupakan wujud semangat Program Strategis Nasional Presiden Joko Widodo dalam visi misi Indonesia sebagai poros maritim dunia bahkan pengembangan perdagangan pasifik. (*)
