Jakarta (31/8/2022): Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, menggelar Rakor, Sinkronisasi, dan Sinergitas Manajemen Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Senin (29/8/2022), di Jakarta.
Sebanyak 32 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari Provinsi, Kabupaten dan Kota, seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan rakor secara resmi dibuka oleh Direktur Jendral (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan deri Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung.
Dalam arahannya, Dirjen Bina Adwil Safrizal menyampaikan, bahwa Satpol PP memainkan peran penting dalam menekan inflasi didaerah, termasuk mengkonsolidasikan Sat Linmas dalam melakukan edukasi dan sosialisasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan menjaga stabilitas serta rantai distribusi bahan pokok bagi masyarakat.
“Satpol PP harus mengerti dinamika yang berkembang di lapangan, termasuk adanya potensi gangguan trantibum linmas sebagai implikasi dari meningkatnya inflasi di daerah. Jangan terpaku melakukan beaureaucracy as routine, lakukan pendekatan multi perspektif sehingga bisa menangkap dinami dan melakukan cegah tangkal dini,” katanya.
Sejalan dengan hal itu, gagasan konsep ADA yang merupakan singkatan dari Availability yakni ketersediaan bahan pokok, Distribution terkait dan menjaga rantai pasok baham pokok serta Afordability yaitu memastikan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat dalam koridor pengendalian inflasi daerah semakin menemukan relevansinya.
Peranan Satpol PP harus diarahkan untuk memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi yang dipimpin Gubernur serta mengkonsolidasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin Bupati/Walikota.
“Di era transisi pandemi saat ini, Satpol PP harus melakukan koordinasi dengan instansi samping OPD dalam pengendalian inflasi daerah mulai dari Bappeda sampai Dinas ketahanan Pangan. Tidak berhenti di situ, lakukan tugas-tugas aktual untuk turut mengawal distribusi bantuan sosial bila kebijakan tersebut akan diambil Pemerintah,” pungkas Safrizal. (*)
