Bogor (10/4/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menangani konflik keagamaan. Karena itu, dia menekankan kepala daerah agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung program/kegiatan FKUB.
Dengan dukungan tersebut, lanjut Mendagri, FKUB bakal aktif melakukan berbagai program, seperti menggelar pertemuan rutin, termasuk membahas setiap ada potensi konflik keagamaan. Menurutnya, potensi konflik bakal selalu ada, sehingga perlu dikelola agar tidak pecah.
“Nah itu kalau mereka rajin melakukan pertemuan biasanya selesai masalah biasanya, tapi kalau yang jarang ketemu ya responsif, begitu sudah pecah baru dikumpulkan,” ujar Mendagri dalam acara Peresmian Gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Barat, Jawa Barat, Minggu (9/4/2023).
Mendagri menekankan, dukungan kepala daerah merupakan kunci bagi jalannya berbagai program FKUB. Dirinya menegaskan, apabila konflik telah pecah, maka biaya yang dikeluarkan untuk menanganinya begitu tinggi. Hal ini berbeda dengan biaya merawat kerukunan agama yang dinilai jauh lebih rendah.
“Oleh karena itu, mungkin kami akan menekankan kembali, nanti Bapak Menko (Polhukam) kami laporkan, untuk FKUB untuk dibiayai dan mereka membuat program, dan nanti Dirjen Polpum kami Pak mungkin didukung juga oleh kedeputian untuk juga mungkin memberikan dorongan sampai evaluasi,” ujarnya dalam acara yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tersebut.
Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi atas diresmikannya gedung GKI Pengadilan Bogor Barat yang menandakan penyelesaian terhadap persoalan pembangunan rumah ibadah yang berlangsung hingga sekitar 15 tahun. Dirinya berpesan agar Jemaat GKI Pengadilan dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
Mendagri berharap, upaya yang dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam menyelesaikan konflik tersebut menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya. Dirinya meyakini, Bima Arya telah melakukan banyak pertemuan dengan semua pihak, sehingga penyelesaian konflik dapat berakhir sesuai yang diharapkan. Mendagri meminta, seluruh kepala daerah dapat betul-betul menjaga pluralisme, toleransi, keberagaman, termasuk masalah kebebasan untuk memeluk agama dan menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
“(Berdirinya rumah ibadah) ini memberikan keyakinan bagi bangsa ini bahwa toleransi kemudian keberagaman kita adalah sesuatu yang memang takdir yang harus kita terima sebagai bangsa, dan kita hanya bisa terus berdiri jika kita mengakui pluralisme tersebut,” tandasnya.
Sebagai informasi, peresmian tersebut juga dihadiri Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Wali Kota Bogor Bima Arya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bogor, ulama dan tokoh agama Kota Bogor, serta pihak terkait lainnya. (*)
