Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan dengan menyasar berbagai pos belanja yang dinilai kurang mendesak dan tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah komponen yang berpotensi dipangkas atau ditunda, mulai dari rapat di hotel mewah hingga program berdaya ungkit rendah.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai melaporkan hasil rapat koordinasi efisiensi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (19/3/2026) sore. Ia menegaskan pembahasan efisiensi telah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan akan diterapkan pada kementerian serta lembaga pemerintah.
“Langkah penghematan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan belanja negara benar-benar produktif. Namun, besaran nilai efisiensi yang akan dilakukan masih menunggu arahan dan persetujuan Presiden,” ujarnya.
Purbaya mencontohkan sejumlah pos yang berpotensi dipangkas, antara lain kegiatan rapat yang tidak esensial, terutama yang diselenggarakan di hotel berbintang dengan biaya tinggi. Selain itu, program pemerintah yang dampaknya lambat atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi prioritas evaluasi.
Pemerintah, kata Purbaya, ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, maupun pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pengurangan perjalanan dinas pejabat negara, Purbaya menyebut hal tersebut masih dalam pembahasan. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pemegang otoritas kebijakan fiskal tertinggi.
“Langkah efisiensi belanja pemerintah ini dinilai penting di tengah berbagai tantangan ekonomi global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia. Kondisi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kebutuhan belanja untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik,” ungkapnya.
Pengamat fiskal menilai penajaman belanja negara ke sektor produktif dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional, terutama jika diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi juga diharapkan mampu menekan pemborosan serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Di sisi lain, pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan program strategis nasional agar tidak menghambat pembangunan jangka panjang. Kebijakan efisiensi yang terlalu agresif berisiko menurunkan kualitas layanan publik jika tidak dilakukan secara selektif.
Dengan menunggu keputusan final dari Presiden, arah kebijakan efisiensi APBN tahun ini diperkirakan akan berfokus pada belanja operasional nonprioritas, tanpa mengganggu program yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial.
Pemerintah menargetkan langkah ini dapat memperkuat ruang fiskal, meningkatkan kepercayaan investor, serta memastikan APBN tetap menjadi instrumen utama stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya pulih. (*)
