Jakarta, Nusantara Info: Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari mengungkapkan laporan Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 mencatat hanya 34 dari 8.583 dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
SLHS merupakan bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan maupun siap saji yang diterbitkan Kemenkes.
“Berdasarkan data Kemenkes, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 yang sudah memiliki SLHS. Sementara 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” ujar Qodari, Kamis (25/9/2025).
Qodari juga menyoroti kesenjangan besar penerapan standar keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan, dan lebih sedikit lagi hanya 312 SPPG yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.
“Dari sini sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” tegas Qodari.
Menanggapi data tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta dapur MBG yang tidak memiliki SLHS dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi standar.
“Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kemenkes wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS,” kata Charles.
Ia juga mengusulkan pemerintah menghentikan sementara penambahan dapur baru MBG sampai persoalan SLHS tuntas.
“Program MBG harus mengutamakan kualitas, bukan hanya kuantitas. Jangan sampai kasus keracunan makanan terulang,” ujarnya.
Charles menegaskan MBG adalah program strategis yang baik, namun pelaksanaannya harus sesuai standar agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru.
Lonjakan Kasus Keracunan
Desakan evaluasi terhadap MBG mencuat setelah maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah siswa yang keracunan MBG melonjak dari 5.360 kasus pada 14 September 2025 menjadi 6.452, dan kasus pada 21 September 2025 naik 1.092 kasus hanya dalam sepekan.
Koalisi Kawal MBG pun mendesak pemerintah menghentikan sementara program ini untuk evaluasi total.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani, mengatakan tata kelola MBG buruk dan minim akuntabilitas sehingga berulang kali merugikan masyarakat.
Meski menuai kritik, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan program MBG masih akan berjalan.
“Ini akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah, tapi sampai hari ini MBG tetap jalan dan masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dan dicari jalan keluar,” pungkas Juri, Rabu (24/9/2025). (*)
