Manokwari, Nusantara Info: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membantah keras tudingan yang menyebut dirinya diasingkan ke Papua. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan bahwa penugasannya terkait wilayah Papua merupakan bentuk tanggung jawab dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia, bukan bentuk pengasingan politik.
“Bapak-ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya, Gibran diasingkan di Papua. Itu tidak benar,” ujar Gibran saat memberikan keterangan pada Kamis (6/11/2025), di Manokwari, Papua Barat.
Gibran menegaskan bahwa Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan, melainkan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Saya tekankan, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua itu bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi berfokus pada Pulau Jawa. Pemerintah berkomitmen menjalankan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris, dengan pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di seluruh wilayah, termasuk Papua.
“Yang jelas komitmen kami, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris,” tutur Gibran.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan di Papua akan dikawal oleh dua lembaga utama, yaitu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEEPP) Papua.
Kedua lembaga tersebut, kata Gibran, memiliki peran strategis dalam memastikan percepatan pembangunan di Papua berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan penegasan tersebut, Gibran berharap masyarakat tidak lagi termakan isu miring soal penugasannya di Papua. Ia menekankan bahwa kehadirannya di wilayah timur Indonesia justru menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
