Blitar, Nusantara Info: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi polemik soal utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menilai, pembangunan infrastruktur transportasi seharusnya lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat luas.
“Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, dan saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto Kristiyanto usai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Dirinya menyinggung berbagai kebutuhan dasar yang menurutnya lebih mendesak dibanding proyek kereta cepat, seperti pendidikan, irigasi untuk petani, dan ketersediaan pupuk pada masa tanam.
“Bukankah kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan bagi petani, dan untuk menyediakan pupuk pada masa tanam jauh lebih penting? Termasuk juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita,” ujar Hasto.
Ia juga menyoroti perubahan kebijakan yang terjadi selama proses pembangunan proyek tersebut, terutama terkait jaminan negara terhadap pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
“Awalnya tidak ada jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” ucap Hasto.
Megawati Usulkan Double Trek, Bukan Kereta Cepat
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya pernah mengusulkan agar pemerintah membangun jalur ganda (double trek) kereta api konvensional ketimbang proyek kereta cepat.
Menurutnya, pembangunan double trek akan memberi dampak lebih luas terhadap peningkatan mobilitas masyarakat.
“Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Ibu Mega saat itu mengusulkan, daripada membangun kereta cepat, lebih baik membangun double trek kereta api. Termasuk, misalnya, di Sumatera yang sangat membutuhkan terobosan transportasi publik,” jelas Hasto.
Hasto menyebut PDIP telah tiga kali memberikan masukan resmi kepada pemerintah terkait paradigma pembangunan transportasi publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia mengatakan, masukan itu termasuk soal kondisi geologis di wilayah Bandung yang perlu diperhatikan dalam proyek Kereta Cepat Whoosh.
“Paradigma transportasi publik bagi kepentingan rakyat itu jauh lebih dikedepankan. Tapi ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan, tentu itu menjadi keputusan beliau. Sebagai partai, kami sudah menyampaikan masukan bahkan sampai tiga kali,” ungkapnya.
Menurut Hasto, kawasan Bandung dan Walini memiliki kondisi geologis serta potensi pertanian dan perkebunan yang harus dijaga agar tidak terdampak pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Apalagi kita melihat adanya potensi geologis di kawasan Bandung yang juga harus menjadi perhatian. Perkebunan di Walini, misalnya, harus dijaga agar tetap produktif,” terangnya.
Hasto menegaskan bahwa PDIP mendorong agar seluruh program pemerintah, termasuk di sektor transportasi, harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami mendorong kepala daerah agar membuat program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengangkat harkat martabat mereka, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” pungkasnya. (*)
