Jakarta (6/12/2022): Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi pada November 2022 mencapai 5,42 persen secara year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada Oktober 2022 yang tercatat 5,71 persen.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan pada Senin (5/12/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut selain kerja sama pusat dan daerah, capaian tersebut juga disumbang oleh pemerintah daerah (Pemda) yang melakukan sembilan upaya pengendalian inflasi.
“Saya mengucapkan terima kasih, karena kita sudah merumuskan pedoman sembilan langkah kepada rekan-rekan di daerah, apa saja yang harus dihadapi dan dilakukan di daerah masing-masing,” kata Mendagri.
Berdasarkan simpulan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), jumlah Pemda yang melakukan sembilan upaya pengendalian inflasi pada minggu pertama di Desember 2022 (per 5 Desember) adalah sebagai berikut:
Pertama, sebanyak 361 daerah telah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan tersedianya kebutuhan. Kedua, sebanyak 310 daerah dilaporkan telah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Ketiga, sebanyak 188 daerah telah melakukan upaya untuk menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya. Keempat, sebanyak 211 daerah diketahui telah melaksanakan pencanangan gerakan menanam. Kelima, sebanyak 380 daerah telah melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.
“Tapi intinya adalah yang warna hijau (data per (5/12)) jika kita lihat terjadi tren peningkatan daerah-daerah yang melaksanakan kegiatan, misalnya pemantauan untuk monitoring terus menerus stok bahan pangan di pasar-pasar sekarang (berjumlah) 361 daerah, belum semua yang 548 tapi ya sudah mulai naik,” ujarnya.
Terkait upaya keenam, sebanyak 326 pemda diketahui sudah melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketujuh, sebanyak 242 daerah telah melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Kedelapan, sebanyak 202 pemda telah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi. Terakhir, berkaitan dengan upaya yang kesembilan, diketahui 166 daerah telah memberikan bantuan transportasi dari APBD.
“Memberikan bantuan transportasi terutama daerah yang masalahnya (penyebab inflasi) karena transportasi, itu yang termasuk harga yang diatur pemerintah, administered item, itu sudah naik dari 73 menjadi 166 daerah yang sudah melakukan intervensi memberikan bantuan transportasi,” ujarnya.
Mendagri mengungkapkan, dari sembilan pedoman upaya pengendalian inflasi tersebut, enam langkah konkret telah dilakukan 67 Pemda, sementara 52 daerah lainnya tercatat belum melakukan sama sekali upaya konkret pengendalian inflasi.
“Masih ada 52 daerah, ini kita memiliki datanya yang belum melakukan sama sekali, mudah-mudahan data saya yang salah. Ini teman-teman media yang di sini di-ekspose saja, biar publik tahu siapa yang kerja dan tidak,” tandasnya.
Mendagri meminta Pemda serius dalam mengatasi inflasi di daerah masing-masing. Menurutnya, penanganan inflasi juga perlu dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan penanganan pandemi, di mana setiap minggu dilakukan pembahasan dan evaluasi. Hal itu dilakukan agar kepala daerah tetap peduli, sehingga isu inflasi menjadi fokus dan skala prioritas. (*)
