Jakarta (8/12/2021): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya tinggi. Hal itu disampaikan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan persnya, Senin (6/12/2021).
Meski terdampak pandemi Covid-19, Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang realisasi APBD-nya tinggi jelang akhir tahun. Fatoni berharap, sisa akhir tahun ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serapan anggaran di sektor produktif.
Fatoni menjabarkan, angka realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29%. Angka realisasi pendapatan daerah tersebut sebanyak Rp 599 triliun atau 78,45% berasal dari dana transfer. Sementara sisanya sebanyak Rp 164,51 triliun atau 21,55% bersumber di luar dana transfer. Angka tersebut masih di bawah total pendapatan daerah secara rata-rata pada APBD TA 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48%.
“Untuk provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara,” katanya.
Diketahui, per 2 Desember 2021, Provinsi DIY memiliki realisasi pendapatan sebesar 95,44%, Gorontalo 94,91%, Jawa Barat 94,54%, Sumatera Barat 93,10%, Kepulauan Bangka Belitung 91,72%, Riau 91,67%, Bali 90,87%, Sumatera Utara 90,04%, Kalimantan Utara 89,95%, dan Sulawesi Tenggara 89,28%.
“Kemudian untuk kabupaten dengan pendapatan tertinggi kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kota Waringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau dan Kulonprogo,” puji Fatoni.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuda Kemendagri per 2 Desember 2021, Kabupaten Bogor memiliki realisasi pendapatan sebesar 112,58%, Bojonegoro 110,89%, Bengkalis 98,57%, Tuban 98,38%, Kotawaringin Barat 98,11%, Kutai Timur 96,13%, Malinau 96,03%, Jembrana 95,67%, Lamandau 94,95%, dan Kulonprogo 94,40%.
“Untuk kota dengan pendapatan tertinggi yaitu Kediri, Magelang, Blitar, Yogyakarta, Denpasar, Padangpanjang, Metro, Bau-bau, Mataram dan Tarakan,” imbuhnya.
Kota Kediri memiliki realisasi pendapatan sebesar 99,42%, Magelang 99,42%, Blitar 96,66%, Yogyakarta 94,08%, Denpasar 93,07%, Padang Panjang 91,87%, Metro 91,76%, Bau-Bau 90,50%, Mataram 89,63%, dan Tarakan 89,46%.
Di sisi lain, posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 853,67 triliun atau 67,19%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan Desember TA 2020 sebanyak 82,69%. Hal itu disebabkan perhitungan realisasi tahun anggaran 2021 yang baru mengacu pada laporan awal Desember. Sementara pada 2020, data realisasi belanjanya bersumber pada akhir Desember. Karena itu, diharapkan adanya peningkatan yang optimal realisasi belanja di akhir Desember 2021 mendatang.
Adapun di tingkat provinsi, realisasi belanja tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 81,49 %, Gorontalo 78,91%, Kalimantan Selatan 78,56%, Lampung 77,37%, Jawa Tengah 77,19%, Kepulauan Riau 76,40%, Kalimantan Tengah 76,28%, Banten 75,70%, Sulawesi Selatan 74,96%, dan Sulawesi Tengah 74,93%.
Realisasi belanja tertinggi di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Tengah 84,18%, Dompu 82,02%, Sukabumi 80,83%, Pati 80,78%, Kebumen 79,94%, Lanny Jaya 79,21%, Bolaang Mongondow Utara 79,09%, Pulau Morotai 79,02%, Seluma 78,81%, dan Bengkulu Selatan 78,64%.
Sementara itu, realisasi belanja tertinggi di tingkat Kota, yakni Kota Metro 82,04%, Ternate 78,34%, Lhoksumawe 78,24%, Bima 77,69%, Sukabumi 76,67%, Tanjung Pinang 76,30%, Banda Aceh 76,09%, Tidore Kepualuan 76,06%, Mataram 75,96%, serta Payakumbuh 75,66%. (*)
