Bandung (5/8/2023): Berdasarkan laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada 2022, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang berkontribusi besar bagi kinerja ekspor nasional sebesar 3,64 persen. Skor Indeks Daya Saing ini lebih tinggi dibanding skor nasional yang hanya sebesar 3,26 persen.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Raziras Rahmadillah saat membuka Rapat Asistensi Kerja Sama Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing di Bidang Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Rapat yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung di Hotel Novotel Bandung, Kamis (3/8/2023).
“Saya apresiasi perkembangan ekonomi Jawa Barat ke arah yang positif dengan serapan tenaga kerja yang lebih baik dan daya beli masyarakat yang turut terjaga,” ujar Raziras.
Meski begitu, dirinya menyebutkan beberapa tantangan yang tetap perlu diwaspadai. Hal ini seperti ketidakpastian kondisi ekonomi global yang berpotensi menekan kinerja ekspor Provinsi Jawa Barat. “Terus dorong akselerasi pemulihan ekonomi, lakukan penguatan peran UMKM, optimalisasi infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Raziras mengatakan, pentingnya pemerintah daerah (Pemda) melibatkan seluruh potensi stakeholder secara inklusif dalam menyinergikan daya saing yang berkelanjutan. “Bagian yang membidangi kerja sama dapat menjadi motor penggerak bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam usaha peningkatan daya saing daerahnya, berdasarkan renstra (rencana strategis) daerah masing-masing,” lengkapnya.
Dirinya juga berharap kerja sama antardaerah mampu mengoptimalkan potensi masing-masing daerah dalam meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Analis Kebijakan Madya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Analis Hukum Ahli Madya Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Sub Koordinator Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Sekretariat Daerah Kota Bandung, pejabat yang membidangi kerja sama provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (*)
